Metropolis Nasional Ekonomi Bisnis Politika Hukrim Astra Honda NTB Sportivo Newstainment Pendidikan Video Dunia Teknologi Kesehatan Gaya Hidup Kuliner Lapsus Lifestyle Opini Aneka

Pengaktifan UHC Utamakan Skala Prioritas, Dikes Lobar Berharap Dukungan Dewan hingga Pemdes

Hamdani Wathoni • Senin, 29 Juni 2026 | 12:50 WIB
Yuliana (Toni/Lombok Post)
Yuliana (Toni/Lombok Post)

LombokPost - Pengaktifan kembali peserta JKN-KIS BPJS Kesehatan di Lombok Barat sedang menjadi sorotan. Menyusul kendala keterbatasan anggaran untuk pengaktifan kembali peserta yang sebelumnya menjadi tanggungan Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN pemerintah pusat.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan (Yankes) Dinas Kesehatan PPKB Lobar Yuliana mengatakan pihaknya harus menerapkan skala prioritas yang ketat.

"Program UHC Jaminan kesehatan Pemda diutamakan bagi kelompok rentan seperti pasien penyakit katastropik, ibu hamil, kelompok disabilitas, dan masyarakat dengan kondisi darurat," jelas Yuliana.

​Bagi masyarakat dengan kondisi gawat darurat, dipersilakan langsung ke rumah sakit. Pihak rumah sakit yang akan mengajukan pengaktifan kepesertaannya.

"Jadi sebenarnya prosesnya tidak dipersulit, melainkan disesuaikan dengan kriteria dan kemampuan fiskal daerah kita," kata Yuliana.

Dia memaparkan, saat ini tingkat kepesertaan BPJS di Lombok Barat sebenarnya sudah mencapai 98 persen. Namun, tingkat keaktifannya baru menyentuh angka 83 persen. 

Baca Juga: BPJS Kesehatan dan Pemkab Lotim Perpanjang Kerja Sama

Hal ini berarti ada sekitar 16 persen atau setara 135.000 jiwa kepesertaan yang non-aktif, baik dari segmen PBI (Penerima Bantuan Iuran) pusat, daerah, maupun mandiri.

Dari total kepesertaan non-aktif tersebut, segmen PBI menyumbang angka sekitar 90.000-an jiwa.

​Melihat tantangan data dan anggaran ini, Pemkab Lobar terus mendorong kolaborasi multi-pihak.

Yuliana mencontohkan keberhasilan daerah lain, seperti di Lombok Timur, di mana anggota dewan ikut mengalokasikan dana pokok pikiran (pokir) untuk membantu iuran kesehatan masyarakat. 

Selain itu, optimalisasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) di tingkat desa, seperti yang mulai dijajaki di Desa Senggigi, juga dipandang sebagai solusi strategis.

Baca Juga: BPJS Ketenagakerjaan Serahkan Klaim Manfaat Program Sebesar Rp1,2 Milyar Saat Penutupan Festival Muharram

​"Jika seluruh elemen, termasuk desa dan pihak swasta melalui CSR bisa bergotong-royong, maka peran serta masyarakat akan lebih masif. Ini akan sangat membantu meringankan beban pembiayaan yang harus ditanggung oleh Pemda," pungkas Yuliana. 

Editor : Kimda Farida
#Lombok Barat #PBI JK #PBI APBN #uhc #BPJS Kesehatan