Sungarpin mengatakan, jika memang dalam rangkaian penyaluran menguatkan keterlibatan PT ABB dan ada mens rea (niat jahat) pasti akan ditindak. “Jika terlibat kita tindak lanjuti,” tegasnya.
Berdasarkan data, PT ABB mendapat penunjukan langsung dari Kementerian Pertanian RI sebagai fasilitator. Perusahaan tersebut bekerja sama dengan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) NTB.
Dalam proses pencairan dana KUR untuk petani, mereka mengurus administrasinya. Total ada 622 petani ada dari lima desa di wilayah Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur (Lotim), masuk dalam usulan mendapatkan dana KUR. Mereka dijanjikan mendapatkan pinjaman dana KUR Rp 30 juta hingga Rp 50 juta. Total yang sudah dicairkan mencapai Rp 29 miliar dan masuk ke rekening PT ABB sebagai fasilitator.
Sungarpin mengatakan, saat ini penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Pemeriksaan masih dilakukan terhadap pihak perbankan. “Terakhir itu kita periksa dari analis kredit,” bebernya.
Terkait dengan potensi kerugian negara belum disimpulkan. Meskipun penyidik sudah mengetahui dana KUR yang sudah dicairkan mencapai Rp 29 miliar. ”Sementara kan perhitungannya masih global. Belum valid. Nanti kalau sudah ada hasil audit baru kita bisa sebutkan,” tepisnya.
Pemeriksaan terhadap saksi-saksi akan terus berlanjut. Kasus tersebut menjadi atensi untuk diselesaikan tahun ini. ”Mudahan tidak ada kendala,” harapnya. (arl/r1) Editor : Administrator