LombokPost-Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) RI memonitoring hasil penilaian percontohan Desa Anti Korupsi di Kabupaten Bima.
Desa Naru Barat, Kecamatan Sape, menjadi salah satu desa percontohan.
Monitoring dipimpin Plh Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat (Ditpermas) KPK Rino Haruno, Selasa (19/11).
"Kegiatan ini bukan merupakan sebuah lomba, akan tetapi sebagai desa percontohan di Kabupaten Bima maupun Provinsi NTB,” ujar Rino.
Baca Juga: Tersangka Ke-22 Kasus Korupsi Timah Hendry Lie Langsung Ditahan Usai Ditangkap dan Diperiksa
Monitoring ini bertujuan agar pelayanan publik dan inovasi yang diterapkan dapat dinikmati dampak manfaatnya oleh masyarakat desa.
“Pemerintah desa dan perangkatnya diharapkan tetap konsisten mengimplementasikan indikator desa antikorupsi,” jelasnya.
Sejumlah tahapan pendampingan dilakukan, diawali dengan observasi, bimbingan teknis, dan penilaian oleh tim provinsi.
Baca Juga: 520 Peserta Seleksi CPNS Kemenkumham Ikuti Pemeriksaan Kesehatan di RS Bhayangkara Mataram
“Pada hari ini (Selasa) kami melakukan monitoring evaluasi kepada Pemerintah Desa Naru Barat,” terang Rino.
Kepala Desa Naru Barat Sri Mulyati mengatakan, dalam upaya menjadi salah satu percontohan Desa Anti Korupsi, pihaknya berupaya sebaik mungkin meningkatkan aspek pelayanan publik dan selalu mengedepankan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan dana desa.
“Desa Naru Barat terus berpacu menerapkan digitalisasi bagi kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan administrasi secara mandiri melalui website desa dalam pembuatan surat, pengaduan dan penyebarluasan informasi melalui media sosial dan media cetak Desa Naru A,” ungkapnya. (man/r8)
Editor : Kimda Farida