LombokPost - Penanganan dugaan kasus korupsi dana pokok pikiran (Pokir) DPRD Lombok Barat (Lobar) tahun 2024 belum memunculkan tersangka.
Namun tim penyidik Kejari Mataram mengklaim sudah memiliki gambaran calon tersangka.
Dimana proses penanganan kasus ini terus dikembangkan.
Baca Juga: Jaksa Kantongi Calon Tersangka, Kasus Penyaluran Bansos Pokir DPRD Lobar
"Kita masih terus kembangkan kasus ini," kata Kasi Intelijen Kejari Mataram Harun Al Rasyid.
Saat ini, penyidik masih memeriksa sejumlah saksi dan mengolah data yang sudah dikantongi penyidik. Langkah ini untuk memperkuat alat bukti.
"Sekarang tim masih mendata siapa saja yang akan diperiksa," ujarnya.
Baca Juga: Kasus Bansos Pokir DPRD Lobar Naik Penyidikan, Temukan Dua Alat Bukti
Setelah proses pemeriksaan selesai, nantinya akan dilakukan proses gelar perkara. Namun, sejauh ini pihaknya belum mengetahui sejauh mana proses pemeriksaan yang sudah dilakukan penyidik Pidsus.
"Saya belum dapat data dari tim penyidik. Nanti saya sampaikan kalau sudah ada kabar dari tim," ungkapnya.
Harun menekankan, pihaknya belum bisa memberikan penjelasan yang lebih mendalam terhadap penanganan kasus tersebut. Terlebih lagi harus memberikan keterangan mengenai materi pokoknya.
Baca Juga: Kajari Mataram Akui Penanganan Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Sapi dari Dana Pokir DPRD Lobar Lamban
"Tidak semua kami bisa ungkap ke media. Jangan sampai teknis penyidikan yang kami sampaikan bisa menguntungkan pihak lain nantinya," jelasnya.
Sebelumnya, Kajari Mataram Gde Made Pasek Swardhyana mengatakan, pihaknya masih menunggu alat bukti penguat dari hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB.
Meskipun belum menerima hasil resmi dari pihak auditor, Made Pasek mengungkapkan bahwa penyidik sudah mendapatkan gambaran untuk peran tersangka. "(Tersangka) sudah tergambar. Cuma kan nanti lah," ucap dia.
Kajari Mataram memilih tidak mengungkapkan hal tersebut ke publik sebelum hasil audit dari BPKP keluar. Apabila sudah ada hasil, dia berjanji akan menyampaikan secara resmi. "Nanti, dalam waktu dekat kami kasih lihat," ujarnya.
Dalam rangkaian penyidikan, tercatat sudah ada pihak lembaga legislatif dan eksekutif yang diperiksa. Di antaranya, pihak dari Dinas Sosial Lobar yang bertindak sebagai penyalur dana pokir dalam bentuk bantuan sosial (bansos), yang menjalani pemeriksaan. "Sejumlah anggota dewan sudah ada yang kami periksa," kata dia.
Dalam proses penyidikan, jaksa menemukan indikasi penyaluran bansos tidak sesuai dan salah sasaran. Penyaluran tidak sesuai karena prosesnya tidak melalui proses penjaringan penerima manfaat. (arl/r5)
Editor : Siti Aeny Maryam