LombokPost - Gaya hidup cashless di Lombok kini bukan sekadar tren, tapi sudah jadi bagian dari keseharian warga.
Fenomena ini terus menguat pascapandemi, ketika masyarakat mulai mencari cara transaksi yang lebih cepat, higienis, dan efisien.
Muhammad Mujahid Dakwah, akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Mataram mengatakan, lonjakan ini mencerminkan percepatan digitalisasi ekonomi.
“QRIS menjadi pintu masuk inklusi digital di sektor mikro dan informal. Ini bukan lagi tren, tapi sudah jadi kebutuhan,” ujar Mujahid.
Kata dia, generasi muda punya peran besar dalam akselerasi gaya hidup cashless. Program edukasi QRIS di kantin kampus hingga lomba literasi digital membuat adopsi QRIS dan e-wallet tumbuh pesat.
Sebagian besar merchant QRIS di Indonesia adalah UMKM, dan di Lombok, sektor kuliner, oleh-oleh, dan kerajinan menjadi pionir transformasi digital.
“Generasi Z lebih adaptif terhadap teknologi,” tambah Mujahid.
Menurut dia, pandemi menjadi momentum besar. Selama Maret–Mei 2020, transaksi non-tunai di NTB naik 54,1 persen dibanding akhir 2019, sementara akun e-money tumbuh 77,5 persen. Kini, tren itu bukan sekadar bertahan, tapi terus menanjak.
Nilai transaksi QRIS nasional semester I-2025 menembus Rp 579 triliun, dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Di NTB, lonjakan merchant QRIS dari 129 ribu (2021) ke 368 ribu (2025) menunjukkan betapa cepatnya digitalisasi ekonomi Lombok berkembang.
Kata dia, meski gaya hidup cashless di Lombok makin masif, tantangan tetap ada. Literasi digital dan keuangan masih rendah di kalangan lansia dan daerah pedesaan. Survei literasi digital NTB memperlihatkan kesenjangan antargenerasi: generasi muda bisa bertransaksi digital hingga 10 kali per bulan, sedangkan generasi tua masih enggan menggunakan e-wallet.
Selain itu, infrastruktur internet di beberapa desa wisata belum stabil. “Tantangan terbesar bukan lagi pada teknologi, tapi kesiapan sumber daya manusia. Literasi dan kepercayaan menjadi kunci,” jelas Mujahid.
Kelemahan E-Wallet
Pengembang Aplikasi Si Jukir Imam Ahmad Askalani Syukri mengungkapkan, salah satu kelemahan utama sistem e-wallet adalah ketergantungan pada koneksi internet dan stabilitas aplikasi. Jika jaringan lemah atau aplikasi mengalami gangguan (error), transaksi otomatis terganggu.
“QRIS butuh kuota internet. Kalau di daerah pelosok, apalagi di wilayah blank spot, tentu sulit digunakan,” kata pria lulusan Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang.
Selain itu, tidak semua toko atau pedagang kecil menyediakan opsi pembayaran digital. Beberapa masih mensyaratkan nilai belanja minimum agar bisa menggunakan QRIS.
“Biasanya baru boleh pakai QRIS kalau belanjanya di atas nominal tertentu,” jelasnya.
Dari sisi teknis, aplikasi e-wallet juga memerlukan pembaruan rutin untuk memperbaiki kesalahan sistem dan meningkatkan keamanan.
“Biasanya ada pembaruan dari tim IT masing-masing aplikasi untuk fix bug dan pemeliharaan,” ujarnya.
Namun, ancaman keamanan siber juga masih menjadi perhatian.
Sistem e-wallet dinilai rentan diretas jika pengguna tidak berhati-hati.
“Risiko terbesar justru dari pengguna sendiri, misalnya menyerahkan kode OTP ke pihak lain atau mengklik tautan mencurigakan,” ujarnya.
Aksi phishing seperti itu bisa membuat saldo berkurang, akun diblokir, bahkan data pribadi pengguna diakses pihak tak bertanggung jawab.
“Begitu link diklik, virus bisa masuk dan membaca data akun,” tambahnya.
Kondisi ini menjadi pengingat bahwa transformasi digital tetap membutuhkan literasi keamanan siber di masyarakat.
Tanpa pemahaman yang cukup, kemudahan transaksi bisa berubah menjadi celah kerugian. (jay/arl/r3)
Editor : Kimda Farida