LombokPost – Ancaman sampah plastik semakin nyata terasa di berbagai sudut Lombok, mulai dari sungai, saluran air desa, hingga akses menuju destinasi wisata.
Prof. Diswandi, Guru Besar Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Universitas Mataram (Unram), menegaskan bahwa persoalan ini jauh melampaui urusan kebersihan, melainkan menyangkut tata kelola, insentif ekonomi, dan biaya lingkungan (external cost).
Menurut Prof. Diswandi, setiap penggunaan plastik sekali pakai mengandung biaya tersembunyi yang tidak tercermin dalam harga barang.
Kerugian akibat drainase tersumbat dan banjir.
Penurunan kualitas sungai dan laut.
Hilangnya potensi ekonomi pariwisata dan perikanan.
“Ini soal tata kelola, insentif ekonomi, dan biaya lingkungan yang tidak tercermin dalam harga barang,” ujarnya. "Banyak biaya lingkungan akhirnya ditanggung masyarakat dan pemerintah."
Pariwisata Berkualitas Terancam
Prof. Diswandi mencontohkan pengalaman temannya dari Italia yang enggan merekomendasikan Lombok kepada koleganya karena masih melihat sampah plastik di sungai dan pinggir jalan.
“Ini merusak citra destinasi dan mengganggu upaya membangun pariwisata berkualitas,” katanya, menegaskan bahwa sampah plastik menciptakan eksternalitas negatif yang menghambat reputasi Lombok sebagai ikon pariwisata dunia.
Empat Pilar Solusi Prioritas
Mengadopsi praktik negara maju, Prof. Diswandi menekankan bahwa perubahan perilaku tidak cukup hanya dengan imbauan moral, tetapi harus didukung oleh sistem yang berjalan dan sanksi yang tegas.
Ia memprioritaskan empat langkah utama yang harus segera dilakukan Pemda dan komunitas:
Peraturan Tegas dan Konsisten: Pemerintah daerah perlu menyusun dan menegakkan Perda yang membatasi plastik sekali pakai di pusat perbelanjaan, hotel, dan destinasi wisata. Wajib disertai sanksi untuk perilaku membuang sampah ke sungai.
Pemilahan Wajib di Sumber: Menerapkan aturan wajib pemilahan sampah di rumah tangga dan hotel. Tanpa pemilahan di sumber, teknologi pengolahan akhir seperti incinerator tidak akan optimal.
Sistem Pengelolaan hingga Level Desa: Penguatan sistem hingga level desa, melalui TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle) dan kemitraan dengan BUMDes, untuk mendorong ekonomi sirkular dan membuka lapangan kerja.
Pariwisata sebagai Motor Perubahan: Hotel dan pelaku wisata harus menjadi pionir dengan menyediakan fasilitas refill water, mengurangi amenities sekali pakai, dan memberikan insentif bagi tamu yang membawa tumbler.
Menurut Prof. Diswandi, persoalan sampah plastik adalah ujian kedewasaan dalam mengelola masa depan. Dengan sistem yang bekerja dan perubahan perilaku, NTB dapat terbebas dari ancaman sampah plastik. (jay/r3)
Editor : Pujo Nugroho