LombokPost-Diperkirakan ribuan petani, nelayan, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bakal menikmati program pemutihan utang atau penghapusan utang di perbankan.
Program ini merupakan rencana dari Presiden Prabowo untuk membantu masyarakat kecil yang menghadapi masalah kredit macet.
Secara nasional, total petani, nelayan, dan UMKM yang akan dihapuskan utang mencapai 6 juta.
Sementara itu, di Kota Mataram data jumlah petani, nelayan, dan UMKM yang alami kredit macet masih belum terhimpun.
“Kami belum punya data (UMKM yang alami kredit macet), yang jelas datanya pasti ada di perbankan,” kata Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Mataram HM Ramdhani, Senin (4/11).
Pria yang akrab disapa haji Dani ini menambahkan, pihaknya belum bisa bicara banyak mengenai program tersebut.
“Kami harus menunggu dulu seperti apa juklak-juknisnya nanti,” imbuhnya.
Kabar rencana penghapusan utang ini, baru wacana. Namun, informasi ini menjadi kabar baik bagi petani, nelayan, dan UMKM yang sudah lama terlilit kredit macet.
“Ya mungkin ini akan menjadi informasi yang baik bagi UMKM kita,” imbuhnya.
Di atas kertas, jumlah UMKM di Kota Mataram tercatat sebanyak 22.473 unit.
Berikutnya, nelayan berdasarkan data tahun 2023 1.656 orang. Dan, petani atau rumah tangga usaha pertanian berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebanyak 5.559.
Jumlah ini masih merupakan data permukaan yang harus dipilah kembali. Hal ini karena petani, nelayan, dan UMKM tersebut memiliki kondisi perekonomian berbeda.
Namun dari data di atas, perkiraan jumlah tiga segmen yang akan mendapatkan penghapusan utang diperkirakan berkisar ribuan.
Seperti yang diungkapkan Haji Dani, problem UMKM tidak hanya tentang kredit macet.
“Namun persoalan di kami banyak juga UMKM kami yang kesulitan mengakses pinjaman untuk permodalan,” ungkapnya.
Sehingga, puluhan ribu UMKM di atas, tidak bisa dipukul rata dianggap mengalami kredit macet.
“Justru kami saat ini tengah membantu agar UMKM-UMKM tersebut dapat memenuhi syarat untuk bisa mengakses permodalan melalui perbankan atau koperasi,” ucapnya.
Namun program penghapusan utang untuk UMKM, petani, dan nelayan ini dianggap sebagai program yang baik.
“Ya kita lihat saja seperti apa nanti aturannya, penghapusan utang itu juga saya kira tidak bisa dipukul rata, karena ada model utang yang konsumtif dan produktif,” ulasnya.
Sementara itu, anggota DPRD Kota Mataram dari partai Gerindra Herman, mengatakan program ini sebagi langkah yang tepat untuk membantu masyarakat kecil yang notabene bekerja sebagai nelayan, petani, dan pelaku usaha UMKM.
“Ini adalah langkah yang tepat,” pujinya.
Program ini menurutnya, telah lama diharapkan masyarakat bawah.
“Petani yang kita tahu setiap masa paceklik tidak ada sumber pendapatan, tentu terbebani hidup keluarganya hingga harus berutang,” ucapnya.
Kini setelah mengalami kredit macet, peluang mereka terbebas dari utang terbuka.
“Ini saya pikir akan menjadi satu program yang benar-benar berdampak baik dan nyata,” tegasnya.
Herman meyakini program ini telah melalui pertimbangan dan kajian yang matang. Sehingga rencana penghapusan utang ini tidak sampai merugikan pihak perbankan dan juga nasabah.
“Saya pikir ini telah melalui kajian yang mendalam bagaimana agar kreditur dan debitur tidak merugi,” ucapnya.
Yang terpenting saat ini, lanjutnya rakyat harus memberikan kesempatan dan kepercayaan pada pemerintah pusat untuk bekerja. Menyiapkan regulasi dan aturan untuk penerapan penghapusan utang.
“Kalau kami posisinya adalah mendukung langkah presiden,” pungkasnya. (zad/r3)
Editor : Kimda Farida