LombokPost-Plt Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram Irwan Rahadi memberi atensi pada tiga kawasan yang rawan abrasi dan banjir rob. Hal ini menyusul status tiga kawasan tersebut meningkat menjadi awas bencana.
Tiga kawasan itu yakni Bageq Kembar, Bintaro, dan Tanjung Karang. Pada saat cuaca buruk dan air pasang bulan Desember 2024 kemarin, tiga kawasan ini yang paling terdampak serius.
Sebagai contoh di Kampung Bugis, Kelurahan Bintaro, air pasang selain menggusur jalan juga menerjang rumah warga. Namun atensi khusus pada tiga kawasan ini tidak mengurangi kerawanan secara umum di sepanjang 9 kilometer (km) pantai Ampenan dan Sekarbela.
“(Rawan karena kontur) pesisirnya agak rendah dan tidak ada yang melindungi (tanggul pembatas),” kata Irwan.
Ia memperkirakan dalam kurun waktu lima tahun terakhir sekitar 1 kilometer garis pantai hilang tergerus abrasi. Jika tidak segera ditangani maka abrasi akan semakin dalam mencaplok wilayah Kota Mataram dari arah pantai.
Dikatakan Irwan, pihaknya terus berupaya mencari sumber anggaran dari pusat untuk membangun tanggul. Khususnya melindungi tiga kawasan rawan tersebut.
“Kami intens melapor ke BPBD pusat atas kondisi yang terjadi saat ini, dan kita berharap ada intervensi (anggaran) dari pusat nantinya,” ucapnya.
Hal ini karena biaya membangun fasilitas keamanan pantai sangat besar. Sebagai contoh untuk membangun jeti dapat mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Tergantung pada panjang jeti yang akan dibangun sebagai benteng dari gelombang pasang.
Anggaran ini bila dibebankan pada APBD akan sangat membebani postur belanja daerah. Sehingga pemerintah daerah berharap mendapat anggaran intervensi dari pemerintah pusat.
“Sesuai arahan pimpinan (wali kota, Red) kami sedang berusaha mencari jalan,” katanya.
Anggaran itu untuk membangun berbagai fasilitas yang dapat membantu warga terhindar dari dampak banjir rob ataupun gelombang pasang di waktu-waktu tertentu. “Seperti angin barat atau rob yang terjadi saat ini,” ucapnya.
Fasilitas yang dimaksud seperti pemecah gelombang, papan peringatan, dan lainnya. Semuanya terangkum dalam safety keamanan pantai. Namun karena kebutuhan anggaran yang besar masih menjadi tantangan utama mewujudkannya.
Dengan anggaran yang ada di BPBD, pihaknya hanya dapat membangun tanggul darurat. Tanggul tersebut terbuat dari karung-karung yang diisi pasir.
“Ya kita berharap fasilitas safety ini dapat kami bangun di tahun 2025 ini,” pungkasnya. (zad/r3)
Editor : Redaksi Lombok Post