LombokPost-Kekhawatiran masyarakat terhadap kualitas bahan bakar minyak (BBM) meningkat setelah muncul isu dugaan pengoplosan Pertamax (RON 92) dengan Pertalite (RON 90). Isu ini mencuat seiring penetapan tersangka kasus korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero), Subholding, serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018-2023.
Salah seorang warga Kota Mataram, Rio, mengaku resah. Ia khawatir BBM yang dibelinya tidak murni dan dapat merusak mesin kendaraannya.
“Bisa rusak mesin,” ungkapnya, Kamis (26/2).
Ia berharap ada klarifikasi agar masyarakat tidak terus dihantui isu ini.
“Ada barang yang tidak benar begini, pemerintah harusnya sudah antisipasi,” cetusnya.
Anggota Komisi II DPRD Kota Mataram Misban Ratmaji menilai isu ini tak hanya meresahkan, tetapi juga berpotensi mendorong oknum lain melakukan praktik serupa.
“Kasus ini tak hanya merugikan negara, tetapi juga bisa memicu kejahatan serupa,” ucapnya.
Menurutnya, pengoplosan bisa saja terjadi dalam skala kecil. “Misal di tingkat pengecer,” ungkapnya.
Ia pun mendorong pemkot segera menerjunkan tim untuk mengawasi bangunan mencurigakan di ibu kota.
“Jangan sampai ada praktik seperti itu di dalam bangunan itu, sebab ngoplos kan nggak mungkin di luar,” ujarnya.
Pemkot Diminta Bertindak Cepat
Misban menegaskan isu dugaan pengoplosan di internal Pertamina sangat meresahkan. Ia berharap pihak terkait segera memberi penjelasan untuk mencegah kegaduhan.
“Kalau sudah pabriknya yang ngoplos, ya ini yang sangat meresahkan. Maka aparat harus segera turun menangani ini,” ucapnya.
Pengawasan terhadap semua SPBU pun dinilai mendesak. “Tapi apa pemkot punya kewenangan untuk itu (pengawasan di Pertamina)?” ujarnya ragu.
Ia pun mendorong agar dilakukan uji laboratorium terhadap sampel BBM di SPBU.
“Atau ambil saja sampel setiap SPBU yang jual Pertamax, lalu uji di laboratorium. Kalau aman, katakan aman. Kalau tidak aman, sampaikan saja sejujurnya,” dorongnya.
Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram Uun Pujianto menegaskan, pengawasan terkait dugaan oplosan merupakan kewenangan Pertamina.
“Itu pengawasan ranahnya Pertamina. Kalau metrologi (ranah pemkot) hanya soal satuan ukuran. Pertamina yang punya laboratorium untuk pengujian,” ucapnya.
Asisten II Setda Kota Mataram Miftahurrahman mengaku, pihaknya belum menggelar rapat koordinasi terkait isu ini.
“Belum, kami juga baru dengar sekarang isu ini. Tapi kami harus pastikan apakah ini isu atau kebijakan,” katanya.
Pemkot, lanjutnya, tidak ingin gegabah mengambil tindakan sebelum ada kejelasan.
“Belum ada (rencana rapat koordinasi),” ujarnya hati-hati. (zad/r7)
Editor : Redaksi Lombok Post