LombokPost-Usulan pemisahan dari PT Air Minum Giri Menang (AMGM) dari Kota Mataram, mendapat tanggapan dari Wali Kota Mataram Mohan Roliskana. Ia menegaskan usulan tersebut perlu dikaji secara mendalam sebelum diputuskan.
"Why not? Ya, kita harus kaji dulu secara mendalam," ujar Mohan.
Ia mengakui rekomendasi ini merupakan hasil pemikiran kritis DPRD Kota Mataram. Pemerintah kota, kata dia, akan mencatat dan menindaklanjuti usulan tersebut.
"Tentu akan menjadi perhatian kita dan catatan kita berkaitan dengan rekomendasi itu," katanya.
Menurutnya, pemerintah kota menginginkan solusi yang saling menguntungkan. Mengingat usulan ini sedang dibahas panitia khusus (pansus), pemerintah memiliki kewajiban menanggapinya secara serius.
Salah satu perhatian utama adalah penyertaan saham Pemerintah Kota Mataram di PT AMGM yang turun dari 40 persen menjadi 37,8 persen. Mohan mengakui kemampuan penyertaan modal pemkot terbatas, mengingat banyak program lain yang harus didanai.
Selain itu, ia menekankan pentingnya memastikan ketersediaan sumber air bagi warga kota. Infrastruktur juga perlu diperhatikan, sebab belum semua wilayah terjangkau jaringan air bersih.
"Tapi intinya, kami ingin yang terbaik untuk Kota Mataram," tegasnya.
Senada dengan itu, Ketua DPRD Kota Mataram Abdul Malik mengatakan usulan pemisahan ini memang muncul dalam pembahasan pansus. Namun, perlu kajian mendalam untuk melihat kelebihan dan kekurangannya.
"Ini baru usulan, dari usulan itu perlu dikaji plus minusnya kita lihat seperti apa," jelasnya.
Terkait penyertaan modal yang menurun, ia menyebutnya sebagai dampak dari beberapa pekerjaan rumah pemkot yang belum terselesaikan.
"Termasuk pembangunan kantor wali kota dan lainnya," tandasnya.
Mengenai penyusutan saham Pemkot Mataram di PT AMGM, sempat disorot Sekretaris Komisi III Bidang Infrastruktur DPRD Kota Mataram Rino Rinaldi. Rino menyebut, penurunan ini menimbulkan kekhawatiran berbagai pihak, terutama terkait kemungkinan terus tergerusnya kepemilikan saham pemkot di masa depan.
"Kalau begini terus, besok kita tidak tahu, bisa saja saham kita tinggal 5 persen," katanya.
Ia mendorong pemkot segera mengambil langkah antisipasi melorotnya kepemilikan saham. "Kita harus mencari solusi yang adil dan saling menguntungkan antara dua kabupaten-kota yang memiliki saham di PT AMGM," tekannya.
Belum diketahui apa yang menjadi alasan penurunan kepemilikan saham pemkot. Dugaan sementara terkait dengan penyertaan modal yang lebih besar dari Kabupaten Lombok Barat. Namun, hingga kini belum ada penjelasan resmi dari pihak terkait.
"Sampai sekarang belum ada jawaban yang jelas," tambahnya.
Rino mengungkapkan kekhawatirannya saham pemkot akan terus turun. Jika tidak dijaga dengan baik, saham akan terus berkurang seiring waktu. "Ini sangat mengkhawatirkan, karena kalau tidak dikawal dengan serius, saham kita bisa habis," ucapnya.
Rino mengingatkan, di balik kepemilikan saham saat ini tidak hanya an sich kepentingan pemkot. "Ini menyangkut kepentingan masyarakat Kota Mataram," tekannya.
Dewan juga menyoroti proses penunjukan direktur baru di PT AMGM yang dinilai kurang transparan. Ia menekankan mekanisme etik di mana persetujuan semestinya melibatkan para pemegang saham.
"Walaupun kita pemegang saham minoritas, tetap ada etika dalam pengambilan keputusan. Ke depan, proses ini harus lebih terbuka," tegasnya.
Oleh karenanya, ia meminta pemkot lebih serius dalam mengawal saham dan kebijakan di PT AMGM, termasuk dalam seleksi direksi dan pengelolaan perusahaan. "Penempatan direktur harus benar-benar dikaji dengan baik agar adil bagi semua pihak," tekannya. (chi/r7)
Editor : Akbar Sirinawa