LombokPost-Pemkot Mataram mulai merenovasi sejumlah fasilitas di eks Bandara Selaparang, Rembiga. Renovasi diawali dengan perbaikan trotoar di depan bandara. Batu sikat di trotoar sudah dibongkar, dan paving blok telah didatangkan untuk segera dipasang.
“Kita kerjakan yang menjadi kewenangan PUPR sebagai penunjang MoU Pak Wali dengan Angkasa Pura,” kata Kepala Dinas PUPR Kota Mataram Lale Widiahning.
PUPR mengalokasikan Rp 200 juta untuk perbaikan trotoar dan Rp 200 juta lainnya untuk renovasi toilet serta fasilitas air bersih di dalam area eks Bandara Selaparang. “Total anggarannya Rp 400 juta,” jelasnya.
Trotoar yang diperbaiki sepanjang 150 meter dengan anggaran Rp 209 juta. Lantai trotoar akan diganti paving untuk memperbarui tampilan. “Batu sikatnya sudah rusak, jadi bagian depan kita tata ulang. OPD lain juga punya tugas masing-masing sesuai pembagian kerja,” katanya.
Namun, anggaran Rp 400 juta itu tidak termasuk pengecatan pagar depan eks Bandara Selaparang. “Kalau untuk pengecatan, beda lagi anggarannya,” ujarnya.
Perbaikan ini untuk mendukung perjanjian kerja sama (PKS) antara Pemkot Mataram dan PT Angkasa Pura selaku pengelola bandara. Sebelum PKS ditandatangani, pemkot menyiapkan berbagai fasilitas, termasuk trotoar. “Trotoar ini bukan aset PT Angkasa Pura, jadi tetap menjadi kewenangan kita. PKS jadi atau tidak, pemeliharaan tetap berjalan,” katanya.
Renovasi toilet akan segera dikerjakan, namun menunggu kesiapan OPD lain. “Kalau sekarang kami kerjakan, khawatir terbengkalai. Kami tunggu Dinas Pariwisata menempatkan petugasnya dulu,” ungkapnya.
PUPR juga menyiapkan akses air bersih di eks Bandara Selaparang. “Tanpa air bersih, fasilitas ruang publik kurang menarik bagi pengunjung,” terangnya.
Namun, penggunaan air bersih berkonsekuensi biaya tagihan PDAM. Karena itu, PUPR memilih sumur bor sebagai sumber air. “Jadi yang menjadi beban hanya listrik, yang nanti satu jaringan dengan musala di sebelah barat,” jelasnya.
Sebelumnya, Asisten II Setda Kota Mataram Miftahurrahman mengatakan, pemanfaatan eks Bandara Selaparang untuk lapak PKL masih menunggu hasil PKS dengan PT Angkasa Pura. “Masih dalam proses,” kata Miftah.
Penertiban PKL bertujuan memperlancar aktivitas ekonomi tanpa mengganggu lalu lintas. “Tinggal kita tunggu saja,” ujarnya.
Anggaran pengelolaan eks bandara sudah disiapkan masing-masing OPD. Seperti Dinas Perumahan dan Permukiman untuk pengadaan lampu, Dinas PUPR untuk pembangunan toilet, Dinas Lingkungan Hidup untuk kebersihan, dan Dinas Pariwisata untuk penyelenggaraan event. (chi/r7)
Editor : Pujo Nugroho