LombokPost-Konsep ekonomi hijau mulai diadopsi dalam pengembangan sektor usaha di Kota Mataram. Kepala Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Muhammad Ramdhani menegaskan, penerapan ekonomi hijau dalam industri kecil dan menengah (IKM) serta koperasi adalah langkah strategis untuk keberlanjutan usaha.
Menurutnya, ekonomi hijau tidak hanya berdampak positif bagi lingkungan tetapi juga meningkatkan daya saing pelaku usaha menghadapi tantangan global. “Kita tidak bisa lagi mengabaikan aspek keberlanjutan dalam dunia usaha. Ekonomi hijau menjadi kunci menciptakan bisnis yang tidak hanya menguntungkan tetapi juga ramah lingkungan,” kata pria yang akrab disapa Haji Dani ini, Senin (17/3).
Ia menambahkan, banyak negara dan perusahaan besar kini lebih memilih produk yang diproduksi dengan prinsip keberlanjutan. Karena itu, pelaku UKM harus mulai beradaptasi dengan inovasi ramah lingkungan, seperti penggunaan bahan baku terbarukan, pengurangan limbah, dan efisiensi energi dalam produksi. “Saat ini, konsumen semakin sadar akan dampak lingkungan dari produk yang mereka beli,” katanya.
Jika pelaku usaha di ibu kota tidak menyesuaikan diri, kata dia, maka peluang besar di pasar akan hilang. Disperin UKM, lanjutnya, mendukung transformasi menuju ekonomi hijau dengan berbagai program, seperti pelatihan pengelolaan limbah industri, bantuan teknologi ramah lingkungan, serta pendampingan bagi koperasi dan UKM agar memperoleh sertifikasi hijau.
“Kami ingin memastikan UKM tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Ekonomi hijau harus menjadi bagian dari strategi bisnis ke depan,” tegasnya.
Upaya pemerintah dalam mendorong ekonomi hijau semakin nyata dengan adanya pertemuan antara tim The Global Green Growth Institute (GGGI) dan Pemkot Mataram pekan lalu. GGGI adalah organisasi antarpemerintah yang memfasilitasi daerah dalam membangun ekonomi hijau dan rendah karbon.
Pertemuan tersebut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Mataram, Plt Kepala Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB. Pertemuan ini merupakan langkah awal menggali program prioritas Kota Mataram dalam lima tahun ke depan yang berorientasi pada ekonomi hijau dan rendah karbon.
“GGGI diharapkan dapat membantu dalam pembiayaan pembangunan, penyiapan program, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta penguatan kelembagaan pemerintah daerah,” kata Asisten II Bidang Perekonomian Miftahurrahman.
Kerja sama ini diharapkan menjadi alternatif skema pembiayaan pembangunan di tengah keterbatasan fiskal daerah. Jika kolaborasi berlanjut, Kota Mataram akan memiliki akses lebih luas terhadap model pembiayaan sesuai kemampuan keuangan daerah dalam menerapkan ekonomi hijau.
Dengan sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan organisasi internasional seperti GGGI, ekonomi hijau diharapkan berkembang lebih pesat di NTB. “Menciptakan peluang usaha berkelanjutan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan,” paparnya.
Ekonomi hijau adalah model pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Konsep ini menekankan pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga keseimbangan ekosistem dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.
“Bagi NTB dan Kota Mataram, penerapan ekonomi hijau dapat memberikan manfaat besar,” paparnya.
Manfaat itu antara lain meningkatkan daya saing UKM dengan akses ke pasar global yang semakin peduli keberlanjutan, menarik investasi hijau dari lembaga keuangan dan investor, mengurangi dampak perubahan iklim melalui energi bersih dan pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan lapangan kerja baru di sektor ramah lingkungan. (zad/r7)
Editor : Prihadi Zoldic