LombokPost-Ketua DPC Partai Gerindra Kota Mataram Abd Rachman, mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram untuk mempercepat pembentukan Koperasi Merah Putih.
Koperasi ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk mewujudkan ketahanan ekonomi rakyat di tengah tekanan global.
Menurut Rachman, koperasi yang digagas Presiden RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, akan menjaga daya tahan ekonomi masyarakat dari tingkat desa/kelurahan.
“Bentuk koperasinya bisa berbeda-beda, disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan desa/kelurahan,” kata Rachman, Kamis (24/4).
Namun, ia menekankan bahwa koperasi ini harus hadir sebagai badan usaha yang benar-benar melayani rakyat, baik dalam bentuk simpan pinjam, distribusi pangan murah, layanan klinik, maupun konsultasi usaha.
Rachman menjelaskan, koperasi ini tidak sekadar koperasi konvensional.
Dalam beberapa kasus, bentuknya bisa berupa Koperasi Unit Desa/Kelurahan, BUMDes, atau bahkan kolaborasi antara pemerintah desa/kelurahan dan pemerintah daerah.
Yang terpenting, kata Rachman, adalah bagaimana koperasi ini menjadi perpanjangan tangan program pemerintah pusat, terutama untuk mewujudkan swasembada pangan dan pemerataan ekonomi.
Rachman menyadari antusiasme masyarakat terhadap program ini karena informasi bahwa masing-masing koperasi akan dikelola dengan modal awal hingga Rp 2 miliar.
Jika setiap kelurahan di Kota Mataram, yang jumlahnya sekitar 50, membentuk satu koperasi, potensi perputaran dana bisa mencapai lebih dari Rp 100 miliar.
“Ya tentu harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah,” tegasnya.
Ia mengatakan, sumber pendanaan modal usaha koperasi ini bukan dari APBD, melainkan kemungkinan besar dari APBN.
Sementara itu, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota berperan sebagai fasilitator dan pengawas.
“Mereka harus bersinergi agar pembentukan koperasi ini bisa terealisasi dengan baik,” tegasnya.
Sebagai Ketua DPC Gerindra Kota Mataram, Rachman menegaskan partainya tidak akan terlibat dalam pengelolaan koperasi.
Namun, Gerindra siap mengawal agar program ini berjalan sesuai tujuan dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan segelintir pihak.
“Sebagai kader, kita punya tanggung jawab moral dan politik untuk mengawalnya di lapangan. Apalagi saya juga dipercaya masyarakat sebagai anggota DPRD Kota Mataram. Jadi, pengawasan melekat harus berjalan,” ucapnya.
Pengawasan ini juga bertujuan agar program strategis nasional ini tidak disalahgunakan atau dimonopoli.
Rachman juga menekankan agar Pemkot segera bergerak cepat menyiapkan regulasi dan struktur pelaksana di lapangan.
“Jangan menunggu. Kita harus proaktif, karena ini peluang besar bagi masyarakat kita,” imbuhnya.
Di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu akibat tekanan global, perubahan iklim, dan ketegangan geopolitik, koperasi dinilai bisa menjadi solusi yang langsung dan partisipatif.
Rachman mengingatkan bahwa koperasi sejak awal diciptakan sebagai lembaga ekonomi yang dimiliki anggota untuk anggota, bukan untuk segelintir elite.
“Kita ini sedang mengalami penurunan daya beli, tekanan harga. Sedangkan tentang efisiensi, perlu saya luruskan bahwa itu bukan berarti pengurangan, tapi realokasi,” tegasnya.
Ia mengatakan, dana yang tidak produktif harus dialihkan ke sektor yang benar-benar menyentuh masyarakat, termasuk koperasi ini.
Ia juga menyoroti pentingnya transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan dan pengelolaan Koperasi Merah Putih agar cita-cita Presiden tidak berhenti hanya di atas kertas.
“Kalau koperasi ini dikelola dengan baik dan sesuai regulasi, manfaatnya akan sangat besar. Mulai dari stabilisasi harga, penyediaan lapangan kerja, sampai peningkatan kesejahteraan warga,” ucapnya.
Rachman berharap, kehadiran koperasi ini bisa menjadi lokomotif baru yang menggairahkan ekonomi lokal, terutama di tingkat kelurahan.
Ia mengusulkan agar Koperasi Merah Putih tidak sekadar hadir sebagai lembaga keuangan, tetapi juga menjadi simpul distribusi produk lokal, edukasi usaha, dan pelatihan keterampilan berbasis komunitas.
“Koperasi jangan hanya dikejar dari sisi anggaran. Yang lebih penting adalah dampaknya. Bagaimana koperasi ini bisa menyerap tenaga kerja lokal, membina UMKM, menghubungkan petani ke pasar, dan membantu masyarakat mandiri secara ekonomi,” paparnya.
Rachman menyerukan agar Pemkot tidak ragu untuk segera menindaklanjuti inisiatif nasional ini dengan langkah nyata di lapangan.
“Tidak perlu menunggu semua sempurna. Mulailah dari yang bisa dilakukan, dari hal kecil yang berdampak besar. Karena masyarakat kita sedang menunggu, dan mereka butuh solusi hari ini, bukan nanti,” tegasnya.
Dengan dukungan politik yang kuat, sinergi antar Pemkot, dan pengawasan masyarakat yang ketat, Koperasi Merah Putih diharapkan dapat menjadi mercusuar baru bagi ekonomi kerakyatan Indonesia, dimulai dari Kota Mataram. (zad/r7)
Editor : Kimda Farida