LombokPost - Pemerintah Kota Mataram resmi memulai pembangunan kantor wali kota yang baru.
Di tahap awal, proyek ini menyedot anggaran belanja daerah (ABPD) 2025 di angka Rp 60 miliar.
Meski menuai harapan akan peningkatan pelayanan publik, pembangunan ini juga mengundang sorotan dari legislatif, khususnya soal efektivitas anggaran dan nilai representasi budaya.
Mengingat total anggaran hingga selesai pembangunan diperkirakan mencapai Rp 240 miliar.
“Yang paling utama untuk diawasi secara ketat, agar tidak menyimpang dari rencana dan tujuan awal,” katanya, Jumat (2/5).
Politisi Gerindra ini menekankan, pengelolaan anggaran harus sempurna—maksimal, baik, dan benar—agar tak terjadi pemborosan maupun potensi keterlambatan penyelesaian proyek.
“Harapannya pembangunan itu tidak molor. Tidak molor karena menyedot lumayan besar APBD Kota Mataram,” terangnya.
Ia menekankan pentingnya kepastian waktu agar proyek ini tidak menjadi beban anggaran berlarut-larut.
Selanjutnya, tak hanya soal teknis dan anggaran, Abd Rachman juga mengingatkan agar desain dan arsitektur kantor wali kota yang baru tidak lepas dari identitas lokal.
Ia berharap pembangunan fasilitas pemerintahan ini dapat merepresentasikan budaya lokal Mataram dan NTB secara luas.
“Jangan sampai kita membangun gedung pemerintahan yang megah tapi tidak punya ruh, tidak punya nilai lokalitas,” paparnya.
Rachman menyebut kantor wali kota bukan sekadar tempat kerja bagi kepala daerah, tapi juga simbol pelayanan publik.
Oleh karena itu, fasilitas baru ini mampu mendukung pelayanan masyarakat Kota Mataram secara maksimal.
Di sisi lain, pembangunan kantor wali kota memunculkan pertanyaan di kalangan masyarakat: apakah proyek ini benar-benar dibutuhkan saat ini, atau hanya bentuk simbolik yang tidak menyentuh kebutuhan mendesak warga?
Lebih-lebih situasi saat ini dalam tantangan ekonomi oleh tekanan ekonomi global dan nasional.
Selain itu, belum meratanya infrastruktur lingkungan, fasilitas pendidikan, perekonomian, yang mendorong pemkot diminta lebih arif memprioritaskan anggaran.
Meski demikian, Rachman mengatakan sah-sah saja selama tujuannya benar-benar untuk memperkuat kapasitas pelayanan.
“Yang penting manfaat pelayanan ya harus meningkat dirasakan masyarakat. Jangan hanya gedungnya megah, tapi pelayanannya tetap lambat,” katanya.
Pria yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Kota Mataram ini memastikan, pihaknya akan terus mengawal proses pembangunan kantor wali kota ini dari tahap awal hingga akhir.
Ia juga mengajak eksekutif terbuka dalam menyampaikan progres kepada publik, termasuk jika ada hambatan teknis atau perubahan anggaran.
“Jangan sampai nanti tiba-tiba ada revisi anggaran tanpa penjelasan yang masuk akal. Kita di legislatif tidak akan tinggal diam kalau ada ketidakwajaran,” tegasnya.
Rachman meminta agar pemkot melibatkan tenaga ahli lokal, arsitek yang memahami nilai budaya NTB, dan pekerja daerah agar dampak ekonomi dari proyek ini bisa dirasakan secara lebih merata.
Oleh karenanya perlu pengawasan yang ketat, komunikasi terbuka, dan visi pembangunan yang berakar pada budaya lokal.
“Pembangunan kantor wali kota ini tidak boleh menjadi proyek elitis yang terputus dari kebutuhan rakyat,” pungkasnya. (zad)
Editor : Kimda Farida