LombokPost – Gelombang laut terus datang tanpa kompromi. Garis pantai di Ampenan, yang membentang sepanjang 9 kilometer, terus tergerus abrasi.
Warga yang tinggal di sekitarnya hidup dalam ketidakpastian, menanti jawaban dari pemerintah yang belum juga datang. Mereka menggantungkan harapan pada proyek pengaman pantai yang hingga kini belum kunjung dibangun.
Permintaan pembangunan jeti atau beronjong di sepanjang pantai Ampenan sebenarnya bukan hal baru. Bahkan Komisi V DPR RI telah meninjau langsung lokasi tersebut, dan secara eksplisit menyampaikan dukungan agar dilakukan penanganan permanen.
“Usulan pembangunan itu sudah diajukan, bahkan sejak pertemuan dengan Wali Kota. Sudah masuk juga ke dalam Rencana Strategis (Renstra), tapi eksekusinya tergantung pada keputusan pusat,” ungkap Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air BBWS Nusa Tenggara I, Lukman, Selasa (6/5/2025).
Ia menjelaskan, proposal anggaran juga telah dimasukkan ke dalam sistem penganggaran Kementerian Keuangan, dan saat ini tinggal menunggu respons. Namun, hingga pertengahan Mei 2025 ini, belum ada informasi resmi apakah proyek tersebut akan mendapatkan alokasi anggaran.
“Biasanya akan ketahuan antara Juni sampai Agustus. Kalau sudah ada ‘sounding’, biasanya akan kelihatan bahwa itu akan dianggarkan. Tapi DIPA-nya sendiri baru keluar sekitar Oktober atau November. Jadi kita masih menunggu,” tambah Lukman.
Ketika ditanya apakah ada proyek lain di Kota Mataram yang berkaitan dengan sungai atau pengendalian air, Lukman menggeleng. “Tahun ini tidak ada sama sekali di Kota Mataram. Sepengetahuan saya, belum ada,” katanya.
Menurut dia, alasan utama mandeknya usulan proyek-proyek strategis di daerah seperti ini adalah adanya pergeseran fokus kebijakan nasional. Saat ini, pemerintah pusat memprioritaskan anggaran pada program ketahanan pangan nasional, yang menyedot sebagian besar desain dan alokasi dana pembangunan infrastruktur lainnya.
“Refocusing anggaran membuat banyak rencana desain kita harus dialihkan oleh program swasembada pangan,” ujarnya.
Meski demikian, ia mensinyalkan peluang masih tetap ada. Salah satunya dari dukungan anggota DPR RI asal NTB bisa menjadi variabel penting dalam menggeser prioritas tersebut.
“Pak Abdul Hadi (Anggota DPR RI Dapil Pulau Lombok) bisa mendorong agar ini jadi bagian dari Direktif Dewan. Kalau sudah menjadi Direktif Dewan, itu bisa mengalahkan prioritas teknokratis,” sambungnya.
Meskipun belum ada lampu hijau dari pemerintah pusat, Kepala BBWS Nusa Tenggara I Mataram, Eka Nugraha Abdi, meminta masyarakat dan pemda untuk tidak putus harapan. “Karena prioritas itu bisa berubah kapan saja. Misalnya sekarang prioritasnya pangan, tapi siapa tahu nanti bisa bergeser. Apalagi kalau ada situasi darurat, atau tekanan dari kondisi sosial masyarakat,” katanya.
Dalam mengusulkan atau menindaklanjuti sebuah proyek, Eka menjelaskan pihaknya tidak hanya mengukur dari sisi output (hasil fisik), melainkan outcome (dampak sosial) terhadap masyarakat. “Kalau misalnya daerah (abrasi) itu dihuni oleh sejuta masyarakat yang bisa terdampak, ya tentu itu akan menjadi prioritas. Semua kegiatan kita sekarang dievaluasi berdasarkan dampaknya. Misalnya banjir yang bisa direduksi, atau kerugian yang bisa diminimalkan,” jelas Eka.
Dengan kata lain, keberhasilan usulan pembangunan jeti dan beronjong di pantai Ampenan akan sangat ditentukan seberapa kuat pemerintah daerah dan masyarakat bisa menunjukkan pentingnya proyek ini secara strategis dan sosial. Sementara itu, pantai Ampenan yang terus terkikis adalah potret dari banyak wilayah pesisir di Indonesia yang menjadi korban abrasi namun tertinggal dalam skema prioritas nasional.
Di tengah perubahan iklim dan kenaikan muka air laut, wilayah ini menjadi semakin rentan. Namun, pembangunan infrastruktur penahan abrasi tetap harus menunggu waktu yang tepat, dukungan politik kuat, dan dampak yang signifikan.
Menanggapi hal ini Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kota Mataram Ahmad Azhari Gufron, justru mengkritik pembangunan kantor wali kota. Menurutnya, pembangunan kantor yang ditarget menelan anggaran Rp 250 miliar itu tidak peka terhadap kondisi warga di pesisir.
“Kalau pemerintah kota memang serius ingin menyelamatkan kawasan pantai yang terus tergerus abrasi, ya harus berani legawa mengalihkan anggaran itu untuk mengatasi abrasi,” tegas Gufron.
Menurutnya, anggaran sebesar itu jauh lebih bermanfaat bila dialihkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak, seperti pembangunan pengaman pantai atau jeti di Ampenan, yang sudah bertahun-tahun diusulkan tapi tak kunjung terealisasi. “Ini soal skala prioritas. Kantor wali kota bisa ditunda, tapi rumah warga di pinggir pantai yang terus terancam abrasi, tidak bisa menunggu. Jangan sampai kita lebih memilih membangun gedung megah, tapi membiarkan masyarakat tinggal di wilayah rawan bencana,” sindirnya.
Azhari juga menyebutkan, kebijakan daerah seharusnya selaras dengan aspirasi masyarakat dan kondisi faktual di lapangan. “Kalau memang pemkot ingin mengajak pusat untuk peduli, mereka juga harus menunjukkan bahwa daerah siap berkorban,” pungkasnya. (zad)
Editor : Prihadi Zoldic