Disaat mencoba mencari solusi soal sampah ini, tiba-tiba Pemerintah Kota Mataram mendapat kabar jika rencana pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) Kebon Talo Ampenan tidak jadi TPST Kebon Talo gagal dibangun Pemerintah Pusat di Tahun 2025 ini.
TPST Kebon Talo gagal dibangun Pemerintah Pusat tentu saja membuat Walikota Mataram H Mohan Roliskana kecewa berat. Masalahnya TPST ini sangat dibutuhkan Kota Mataram ditengah darurat sampah saat ini.
Tadinya pembangunan TPST Kebon Talo Ampenan menjadi harapan Pemkot Mataram untuk solusi persoalan sampah yang tengah dihadapi.
Syarat-syarat pembangunan TPST Kebon Talo Ampenan pun sudah lengkap. Ditambah lagi sebelumnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melakukan survei lokasi melihat lahan rencana pembangunan TPST modern tersebut.
Padahal proyek itu sempat masuk tahap tender di PUPR. Pembangunan TPST Kebon Talo Ampenan ini diperkirakan menelan anggaran sebesar Rp 96 miliar.
Rencananya TPST Kebon Talo ini bakal dibangun di lahan seluas sekitar satu hektare lebih dengan daya tampung sekitar 100-120 ton sampah per hari.
Tapi sayangnya Pemkot Mataram mendapat kabar dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) NTB jika TPST Kebon Talo Ampenan gagal dibangun di tahun ini.
Wali Kota Mataram mengaku kecewa berat dengan batalnya pembangunan TPST Kebon Talo Ampenan tahun ini.
TPST ini harusnya menjadi solusi dalam mengatasi masalah volume sampah di Kota Mataram yang terus meningkat. Tapi apa mau dikata, pembangunan TPST Kebon Talo Ampenan batal dilakukan.
"Nggak ditunda, (tetapi) hilang, sudah nggak dianggarkan. Mau dibangun syukur, ndak ya ndak apa-apa, kami kan sudah berusaha, sudah kami persiapkan semuanya, lahan sudah siap, pengajuan-pengajuan dan usulan juga sudah kami lakukan," ujar Mohan sedikit kesal saat dikonfirmasi awak media Jumat (23/5/2025).
Walikota Mataram mengaku baru saja menerima Informasi terkait batalnya penganggaran pembangunan TPST Kebon Talo Ampenan dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW NTB Jumat (23/5) hari ini.
"Tadi disampaikan bahwa tidak ada masuk di anggaran (BPPW) mereka untuk pembangunan TPST Kebon Talo Ampena tahun ini," ungkap Walikota Mataran
Walikota Mataram pun merasa cemas. Pasalnya jika TPST Kebon Talo Ampenan tidak dianggarkan dan dibangun di tahun ini, dampak yang akan diterima warga Mataram sangatlah besar, khususnya pada persoalan darurat sampah seperti saat ini.
Itu sebabnya Pemkot Mataram sangat berharap, TPST Kebon Talo Ampenan bisa dibangun tahun ini karena itu sangat memberikan dampak pada pengurangan sampah di Kota Mataram.
"Kalau itu berdiri, residu sampah yang akan terbuang ke TPA Kebon Kongok di Lombok Barat bisa lebih kecil. Tetapi, kami bisa maklumilah karena memang ada hal-hal yang dianggap lebih prioritas," ucap Walikota Mataram.
Tapi harapan tinggal harapan, Pemkot Mataram tak bisa berpangku tangan dengan gagalnya pembangunan TPST Kebon Talo Ampenan ini. Walikota Mataram pun berupaya cari skenario lain guna menghadapi darurat sampah di Kota Mataram.
Maka ntuk mencari jalan keluar lain guna menghadapi permasalahan darurat sampah di Kota Mataram, Pemkot Mataram akan menyiapkan sejumlah skenario.
Salah satunya, dengan tetap membangun TPST, tetapi menggunakan APBD Mataram serta menganggarkan insinerator.
"Tadi saya coba obrolkan dengan BKD, untuk coba membangun sendiri (TPST Kebon Talo), kalau berkaca dengan TPST di Sandubaya (anggaranya berkisar) Rp 25 miliar sampai Rp 30 miliar. Artinya kami masih memungkinkan untuk mencoba menganggarkan anggaran sendiri untuk bangun itu," ungkap Walikota.
Walikota Mataram mengungkapkan sedang mempelajari cukup atau tidaknya anggaran Pemkot Mataram untuk membangun TPST Kebon Talo Ampenan atau harus menggunakan skenario lain.
"Ada skenario yang akan kami coba, tetapi mungkin kami uji coba dahulu dari insinerator yang ada sekarang. (Insinerator) itu bisa (mengolah) sampah sekitar 10 ton. Saya sudah usulkan agar insinerator bisa diusulkan (kami anggarkan dua dahulu) biar ada signifikan dampaknya. (Anggarannya) sekitar Rp 5 miliar," jelas Walikota Mataram.
Sementara itu pihak BPPW NTB membenarkan informasi TPST Kebon Talo gagal dibangun Pemerintah Pusat tahun ini.
Kepala BPPW NTB, Yanuar Seto Nugroho, menyatakan memang benar pembangunan TPST Kebon Talo oleh Kementerian PUPR gagal dilakukan tahun ini. Penyebabnya karena adanya efisiensi kegiatan dari Pemerintah Pusat jadi beberapa kegiatan ditunda dulu pelaksanaannya.
"Kelihatannya agak tertunda, karena efisiensi anggaran jadi tertunda. Awalnya tahun ini, harusnya (dibangun)," ungkap Kepala BPPW NTB.
Kepala BPPW NTB juga mengaku sudah menyampaikan informasi ini kepada Walikota Mataram. Dia juga menyarankan apakah nanti Walikota Mataram bisa mendorong supaya TPST Kebon Talo ini bisa tetap dilakukan tahun ini atau di tahun depan.
"Mengingat kondisi persampahan di Kota Mataram sudah darurat," ucap Kepala BPPW NTB.
Editor : Siti Aeny Maryam