LombokPost - Keterbatasan lahan membuat Kota Mataram belum bisa merealisasikan program Sekolah Rakyat.
Padahal, sekolah gratis ini digadang-gadang jadi solusi memutus rantai kemiskinan.
Kepala Dinas Sosial Kota Mataram Lalu Samsul Adnan mengatakan hingga pertengahan Juni 2025, Mataram belum termasuk dalam daftar kabupaten/kota yang disetujui Kementerian Sosial untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
Bukan karena kurangnya keseriusan pemerintah kota, melainkan karena keterbatasan lahan.
“Salah satu syarat utama pengajuan proposal pembangunan Sekolah Rakyat, minimal 5–10 hektare dalam satu hamparan. Kita tidak punya itu,” kata Samsul, Kamis (12/6).
Sebagai daerah dengan luas wilayah kecil dan penduduk padat, Mataram kesulitan menyediakan lahan sesuai kriteria.
Dari 10 kabupaten/kota di NTB yang mengajukan proposal, hanya dua yang disetujui, Lombok Timur dan Lombok Utara.
Dinas Sosial Mataram sempat mengusulkan skema alternatif dengan memisahkan ruang belajar dan asrama, tetapi usulan ini ditolak.
“Konsep Sekolah Rakyat itu harus terintegrasi. Belajar, tinggal, makan, bermain, semuanya dalam satu lokasi,” ujarnya.
Rencana awal menjadikan SMPN 18 Mataram sebagai lokasi sementara pun dibatalkan. Pemkot Mataram kini menjajaki solusi melalui kerja sama dengan Panti Sosial Paramitha milik Kemensos di Lombok Barat.
“Paramitha akan menampung sekitar 100 siswa tahun ini karena lokasi ini telah disetujui sebagai tempat Sekolah Rakyat,” terangnya.
Namun, pihak Paramitha menyebut lokasi itu hanya bersifat sementara. Selanjutnya, siswa akan dipindahkan ke lokasi lain seperti Lombok Timur atau Lombok Utara.
Lokasi Kebon Talo sempat dipertimbangkan. Namun menurut Samsul, dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), lokasi itu telah diplot untuk Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
“Itu rencana lama sebagai penyeimbang dari TPST Kebon Kongok, jadi tidak bisa diganggu gugat,” jelasnya.
Sekolah Rakyat merupakan program unggulan Presiden Prabowo yang dijalankan Kemensos, dengan dukungan Kemendikbudristek, Kemenag, PUPR, dan BKN.
Sekolah ini menyasar anak-anak dari desil 1–2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTKS), yakni kelompok miskin dan miskin ekstrem.
Targetnya, 100 sekolah mulai beroperasi pada Juli 2025, 200 sekolah hingga akhir 2025, dan 100 sekolah tambahan per tahun hingga 2027.
Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 2,33 triliun untuk operasional, Rp 10 triliun untuk pembangunan tahap I dan II, serta hingga Rp 25,8 triliun dalam tiga tahun ke depan.
Kendala utama hampir di semua daerah adalah lahan. Di kota besar seperti Mataram, mencari lahan 5–10 hektare dalam satu hamparan bukan hal mudah. Karena itu, Kemensos dan Kementerian PUPR memperbolehkan sementara penggunaan bangunan eksisting seperti wisma atlet atau BLK di beberapa daerah.
Namun, untuk pembangunan ideal, lahan tetap harus tersedia agar Sekolah Rakyat dapat dibangun sebagai satu kesatuan yang terintegrasi dari pendidikan, asrama, hingga fasilitas pendukung.
Pemkot Mataram belum menyerah. Upaya koordinasi dan diplomasi terus dilakukan, termasuk menjajaki pola kerja sama antardaerah. Wacana berbagi lokasi dengan Lombok Barat melalui Panti Paramitha masih dibahas.
“Masih kita bahas,” ucapnya.
Jika Mataram dapat menyediakan lahan sesuai syarat, maka sekolah berstandar nasional ini bisa segera dibangun.
Pemerintah pusat menanggung seluruh biaya infrastruktur dan operasional.
Asisten I Setda Kota Mataram Lalu Martawang membenarkan, penyediaan lahan minimal 5 hektare dalam satu hamparan memang belum bisa dipenuhi.
Ia menambahkan, dinamika pembangunan di kota padat seperti Mataram menyisakan ruang terbatas, apalagi untuk kebutuhan luas dalam satu blok area yang utuh.
“Selain tentang lahan, pada prinsipnya kami siap mensupport penuh program pemerintah pusat ini,” tegasnya. (zad/r7)
Editor : Siti Aeny Maryam