LombokPost – Pemerintah Kota Mataram menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam sidang paripurna DPRD, Kamis (21/8).
Agenda ini berlangsung di tengah suasana peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI yang disebut menjadi momentum memperkuat semangat pembangunan di ibu kota Nusa Tenggara Barat.
Wakil Wali Kota Mataram, TGH Mujiburrahman yang hadir membacakan pengantar nota keuangan, menekankan perubahan APBD merupakan agenda rutin pengelolaan keuangan daerah.
Prosesnya wajib dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai regulasi.
“Penyusunan Perubahan APBD 2025 ini diarahkan pada penyesuaian rencana pendapatan dan belanja daerah, dengan tetap menjaga kesinambungan pembangunan dan pelayanan publik,” ujar TGH Mujib, dalam forum paripurna.
Dalam paparan eksekutif, pendapatan daerah diproyeksikan meningkat Rp 22,049 miliar. Dari sebelumnya Rp 1,890 triliun lebih, menjadi Rp 1,912 triliun lebih.
Kenaikan terbesar bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang naik 3,77 persen, atau sekitar Rp 22,9 miliar, hingga menembus Rp 631,7 miliar.
Komponen pajak daerah naik Rp 10,5 miliar, sementara retribusi daerah, terutama dari layanan kesehatan di Puskesmas dan RSUD H. Moh. Ruslan melonjak Rp 12,5 miliar.
Namun, tidak semua pos meningkat. Transfer dari pemerintah pusat justru menurun 2,12 persen atau sekitar Rp 27,2 miliar.
Penurunan ini terutama berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK), meski sebagian tertutup oleh tambahan Dana Bagi Hasil dan DAK Non Fisik.
Dengan tambahan pendapatan dan hasil audit BPK atas SILPA 2024, belanja daerah juga meningkat signifikan.
“Dari Rp 1,957 triliun, naik 6,21 persen atau Rp 121,5 miliar, sehingga menjadi Rp 2,079 triliun,” terangnya.
Baca Juga: Biar Semua Bisa Menikmati, DPRD Saran Festival Mutiara Dikemas Lebih Terbuka
Belanja operasi menjadi porsi terbesar dengan Rp 1,65 triliun, naik Rp 70 miliar dari APBD murni.
Belanja pegawai bertambah Rp 16 miliar, barang dan jasa naik Rp 53 miliar, sementara hibah turun Rp 2,4 miliar.
Bantuan sosial naik, dari Rp 780 juta menjadi Rp 4,1 miliar.
Belanja modal juga naik 13,42 persen, mencapai Rp 416 miliar.
“Sementara belanja tak terduga tetap Rp 7 miliar,” paparnya.
Eksekutif menekankan tambahan belanja akan diarahkan pada program prioritas.
Di antaranya: rehabilitasi sekolah pasca banjir, penambahan iuran kesehatan bagi ASN, P3K, dan program Universal Health Coverage (UHC), serta peningkatan sarana kesehatan.
Selain itu, ada agenda penataan sarana perkotaan, ruang terbuka hijau, sungai, jalan, serta perkantoran.
Anggaran juga disiapkan untuk peningkatan operasional pengelolaan persampahan, termasuk TPA Kebon Kongok.
“Perubahan APBD ini bukan sekadar angka, melainkan ikhtiar bersama menjaga kesinambungan pembangunan dan meningkatkan pelayanan masyarakat,” tegas TGH Mujib.
Dengan penyampaian nota keuangan ini, DPRD Kota Mataram akan membahas secara detail setiap pos pendapatan dan belanja.
Keputusan akhir diharapkan sesuai jadwal, sehingga pergeseran anggaran dapat segera dieksekusi. (zad/r9)
Editor : Kimda Farida