LombokPost – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Mataram untuk pertama kalinya menggelar forum konsultasi publik tentang pelayanan publik. Forum ini menghadirkan pejabat, pelaku usaha, asosiasi, hingga perwakilan masyarakat sebagai langkah awal menuju layanan birokrasi yang benar-benar prima.
“Kita ingin memastikan pelayanan benar-benar prima, Mataram yang Prima,” tegas Kepala DPMPTSP Kota Mataram Amiruddin, Rabu (24/9).
Amiruddin menekankan pelayanan publik adalah wajah utama birokrasi. Karena itu, Aparatur Sipil Negara (ASN) harus kembali ke prinsip dasar: melayani, bukan dilayani. Ia mengakui masih ada banyak kekurangan yang harus diperbaiki bersama.
Forum konsultasi publik ini sekaligus menjadi implementasi dari UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Regulasi tersebut menegaskan bahwa masyarakat wajib dilibatkan dalam penyusunan, penetapan, dan evaluasi standar pelayanan.
Tidak hanya itu, PermenPANRB No. 90 Tahun 2021 juga mengharuskan publik ikut menilai kinerja birokrasi sebagai bagian dari reformasi. Artinya, pembenahan pelayanan publik tidak boleh berhenti di internal pemerintah, tetapi harus memberi dampak nyata pada warga.
“Padahal masyarakat adalah pengguna utama layanan, berhak menentukan apakah sudah memadai atau belum,” kata Amiruddin.
Suasana forum berlangsung serius tetapi terbuka. Perwakilan asosiasi pengusaha menyoroti prosedur perizinan yang masih berbelit dan berbeda antarinstansi. Sementara kelompok masyarakat sipil menekankan pentingnya transparansi biaya serta kejelasan informasi di website resmi pemerintah.
Amiruddin menegaskan, semua masukan tidak akan berhenti di meja diskusi. “Semuanya kami catat, akan dihimpun dan ditindaklanjuti menjadi perbaikan standar pelayanan,” tegasnya.
Forum ini diharapkan menjadi agenda rutin untuk memastikan standar pelayanan publik di Kota Mataram semakin transparan, seragam, dan bebas pungli. “Tujuannya agar usaha bisa berjalan lancar dan warga mendapat kepastian,” pungkasnya.
Editor : Lalu Mohammad Zaenudin