
LombokPost - Pemprov bersama DPRD NTB terus membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) NTB M Zuhudy Kadran menjelaskan, revisi perda dilakukan untuk menyesuaikan sejumlah ketentuan yang dinilai perlu diperbarui, maupun ditambahkan. Semua guna mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD).
“Di revisi perda ini kami ada beberapa hal yang kami coba masukkan. Ada yang sudah ada yang kita ubah dan ada yang baru mau kita masukkan juga,” jelasnya, pada Lombok Post.
Baca Juga: Pemda KLU Seriusi Pengelolaan Pajak Daerah Berbasis Digital
Salah satu contohnya terkait dengan penarikan pajak dengan objek kendaraan bermotor di atas air. Pemprov NTB menyasar kendaraan yang digunakan untuk kegiatan usaha atau berorientasi keuntungan.
“Misalkan ada pengusaha punya kapal besar untuk penangkapan ikan atau untuk mengangkut barang,” katanya.
Menurutnya, objek pajak yang direncanakan dikenakan pungutan adalah kapal dengan kapasitas di atas 10 gross ton (GT). Kapal di bawah ukuran tersebut tidak akan dikenakan pajak.
Kebijakan ini memang diarahkan kepada pelaku usaha besar, bukan masyarakat kecil. Sebenarnya pengenaan pajak terhadap kendaraan di atas air bukan hal baru. Selama ini, objek tersebut masih tergabung dalam kategori Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana kendaraan darat pada umumnya.
Namun, dalam revisi perda kali ini, Pemprov NTB berencana memisahkannya agar pengaturannya lebih spesifik. Langkah tersebut dilakukan meski pun potensi riil penerimaan daerah dari sektor itu masih dalam tahap pendataan.
Pemprov NTB memilih memasukkan aturan tersebut lebih awal agar memiliki dasar hukum ketika potensi pajak mulai teridentifikasi. “Namanya kita nyari potensi baru. Jadi hal sekecil apa pun mau kita coba,” kata dia.
Kemudian pengaturan pengenaan pajak bagi kendaraan berpelat luar daerah yang beroperasi di wilayah NTB. Langkah tersebut mendapat dukungan langsung dari Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




