Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Menolak Pasif, NTB Jalankan Strategi Agresif soal Pajak dan Retribusi

Y
Penulis: Yuyun Kutari❯
POTENSI PAD: Petugas Samsat Keliling melayani masyarakat dalam pembayaran PKB yang berlokasi di depan kantor Bapenda NTB, beberapa waktu lalu. (IVAN/LOMBOK POST)
POTENSI PAD: Petugas Samsat Keliling melayani masyarakat dalam pembayaran PKB yang berlokasi di depan kantor Bapenda NTB, beberapa waktu lalu. (IVAN/LOMBOK POST)

Advertisement

LombokPost - Pemprov bersama DPRD NTB terus membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) NTB M Zuhudy Kadran menjelaskan, revisi perda dilakukan untuk menyesuaikan sejumlah ketentuan yang dinilai perlu diperbarui, maupun ditambahkan. Semua guna mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD).

“Di revisi perda ini kami ada beberapa hal yang kami coba masukkan. Ada yang sudah ada yang kita ubah dan ada yang baru mau kita masukkan juga,” jelasnya, pada Lombok Post. 

Salah satu contohnya terkait dengan penarikan pajak dengan objek kendaraan bermotor di atas air. Pemprov NTB menyasar kendaraan yang digunakan untuk kegiatan usaha atau berorientasi keuntungan.

“Misalkan ada pengusaha punya kapal besar untuk penangkapan ikan atau untuk mengangkut barang,” katanya.

Advertisement

Menurutnya, objek pajak yang direncanakan dikenakan pungutan adalah kapal dengan kapasitas di atas 10 gross ton (GT). Kapal di bawah ukuran tersebut tidak akan dikenakan pajak.

Kebijakan ini memang diarahkan kepada pelaku usaha besar, bukan masyarakat kecil. Sebenarnya pengenaan pajak terhadap kendaraan di atas air bukan hal baru. Selama ini, objek tersebut masih tergabung dalam kategori Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana kendaraan darat pada umumnya.

Namun, dalam revisi perda kali ini, Pemprov NTB berencana memisahkannya agar pengaturannya lebih spesifik. Langkah tersebut dilakukan meski pun potensi riil penerimaan daerah dari sektor itu masih dalam tahap pendataan.

Pemprov NTB memilih memasukkan aturan tersebut lebih awal agar memiliki dasar hukum ketika potensi pajak mulai teridentifikasi. “Namanya kita nyari potensi baru. Jadi hal sekecil apa pun mau kita coba,” kata dia.

Kemudian pengaturan pengenaan pajak bagi kendaraan berpelat luar daerah yang beroperasi di wilayah NTB. Langkah tersebut mendapat dukungan langsung dari Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Lombok PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Realisasi Pajak MBLB Loyo, Target Rp 25 Miliar, Capaian Baru Rp 8,6 Miliar

Realisasi Pajak MBLB Loyo, Target Rp 25 Miliar, Capaian Baru Rp 8,6 Miliar

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lombok Timur mengakui target pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak MBLB tahun ini sulit tercapai

Beli Layanan Digital dari Luar Negeri Kini Dikenai Pajak Digital

Beli Layanan Digital dari Luar Negeri Kini Dikenai Pajak Digital

Mulai dari berlangganan layanan streaming, membeli perangkat lunak, hingga menggunakan layanan komputasi awan, jadi bagian objek pajak digit

Pemerintah Bakal Tarik Pajak Digital Mulai 9 November, Sasar Bank hingga E-Commerce

Pemerintah Bakal Tarik Pajak Digital Mulai 9 November, Sasar Bank hingga E-Commerce

Pemerintah targetkan Rp1.500 triliun dari pajak ekonomi digital mulai 2026. Hashim Djojohadikusumo sebut ekonomi bayangan capai Rp10.000 T.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer