LombokPost - Kebiasaan masyarakat membeli layanan digital dari luar negeri kini semakin mendapat perhatian pemerintah.
Mulai dari berlangganan layanan streaming, membeli perangkat lunak, hingga menggunakan layanan komputasi awan, transaksi tersebut menjadi bagian dari objek pengawasan pajak digital.
Pemerintah mulai menerapkan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) sejak 25 September 2026.
Melalui sistem ini, pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat dilakukan dengan memanfaatkan informasi dari sistem pembayaran.
Baca Juga: Drakor The Remarried Empress, Kisah Pengkhianatan dan Perebutan Takhta di Istana, Tayang 4 November
Artinya, konsumen yang membeli barang atau jasa digital dari penyedia luar negeri perlu memperhatikan komponen pajak dalam transaksi yang dilakukan.
Namun, tidak semua pembelian digital otomatis dikenai pemungutan melalui mekanisme tersebut. Pengenaan PPN tetap mengikuti jenis barang atau jasa, karakteristik transaksi, dan ketentuan perpajakan.
Mekanisme ini melibatkan enam lembaga yang ditunjuk pemerintah sebagai penerbit atau issuer.
Mereka terdiri dari lima bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yakni BRI, Bank Mandiri, BNI, BTN, dan BSI. Selain itu, terdapat PT Fintek Karya Nusantara atau LinkAja.
Baca Juga: Menjaga Warisan di Balik Motif Tenun Bayan
Pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Zidni Hudan Said Purnomo menjelaskan, sistem tersebut menggunakan informasi pembayaran untuk membantu mengidentifikasi transaksi digital luar negeri yang memenuhi kriteria sebagai objek PPN.
Sebelumnya, pemerintah telah menerapkan pemungutan PPN melalui mekanisme perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
