LombokPost – Komisi II DPRD Kota Mataram menegaskan sikap tegas terhadap setiap kebijakan yang berpotensi membebani warga. Salah satunya terkait keluhan tagihan air PDAM yang belakangan melonjak.
“Kondisi ekonomi warga belum pulih, jangan ada kebijakan yang membebani,” kata Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram Irawan Aprianto, Senin (12/10).
Irawan menjelaskan, pemerintah pusat dan daerah kini justru menahan diri untuk tidak menaikkan pajak dan retribusi. Karena itu, setiap kebijakan publik harus mempertimbangkan dampaknya bagi masyarakat kecil.
“Pemerintah sekarang menahan diri menaikkan pajak atau retribusi,” ujarnya.
Ia mengingatkan, PT Air Minum Giri Menang (AMGM) tidak bisa mengambil keputusan tarif tanpa persetujuan kepala daerah. “Kalau ada kenaikan tanpa sepengetahuan wali kota, itu harus diklarifikasi,” katanya.
DPRD akan memastikan agar kebijakan PDAM tetap berpihak pada kepentingan warga. “Kami akan sampaikan ke kepala daerah untuk tidak menyetujui wacana kenaikan,” tegasnya.
Menurutnya, dewan memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi jembatan antara masyarakat dan pengambil kebijakan. “Kalau ada informasi seperti ini, kita wajib respons cepat,” ujarnya.
Irawan menilai, pelayanan publik harus diiringi transparansi agar kepercayaan warga tidak terkikis. “Jangan sampai persepsi publik rusak karena informasi yang tak jelas,” katanya.
Ia berharap rapat kerja dengan PDAM pekan depan bisa menjernihkan isu kenaikan tarif dan menjawab keresahan warga.
“Tujuan kami memastikan kejelasan dan keadilan bagi pelanggan PDAM,” pungkasnya.
Editor : Lalu Mohammad Zaenudin