LombokPost – Pemprov NTB berkolaborasi dengan TNI dalam upaya penghijauan kembali hutan-hutan rusak di Pulau Sumbawa.
Komitmen itu ditegaskan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal saat mendampingi Menteri Pertahanan, Menteri Kesehatan dan Panglima TNI meninjau pembangunan Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 835/Samota Yudha Bakti di Desa Kerekeh, Kecamatan Unter Iwis, Sumbawa, Sabtu (18/10).
Gubernur Iqbal mengatakan, keberadaan batalion tersebut tidak hanya untuk memperkuat sistem pertahanan negara, tetapi juga diharapkan dapat berkontribusi pada pembangunan di bidang kesehatan, pertanian, dan pelestarian lingkungan.
Menurutnya, salah satu persoalan besar di Pulau Sumbawa adalah kerusakan hutan akibat pembukaan lahan jagung. Kondisi itu telah memicu bencana banjir yang berulang setiap tahun dan merusak berbagai infrastruktur.
“Akibatnya, kita sudah menghabiskan puluhan triliun rupiah. Banjir setiap tahun terjadi di muara sungai, baik di Bima maupun Dompu, dan kita terus mengeluarkan anggaran besar untuk menanganinya,” ungkap Iqbal.
Untuk itu, Pemprov NTB akan segera menggelar rapat koordinasi dengan seluruh pemerintah kabupaten/kota di Pulau Sumbawa guna merancang program reboisasi terpadu bersama TNI dan masyarakat.
“Hampir semua infrastruktur kita sekarang rusak karena banjir dan sedimentasi sungai. Kalau tidak segera kita tangani, dampaknya akan semakin luas dan biaya perbaikannya akan terus membengkak,” tegasnya.
Selain membahas reboisasi, Gubernur juga menanggapi rencana pembangunan bendungan yang diusulkan TNI. Dia menilai pembangunan embung skala kecil lebih efektif dan mudah dikelola.
“Kita sudah memiliki banyak bendungan, tapi irigasinya belum berfungsi optimal. Embung justru lebih mudah dirawat dan pembangunannya bisa dilakukan secara bertahap,” jelasnya.
Iqbal juga menyoroti masalah pengelolaan alat dan mesin pertanian (Alsintan) yang dinilai belum berjalan maksimal. Saat ini, Pemprov NTB mengubah strategi dengan menyalurkan Alsintan langsung kepada para penyuluh, bukan lagi melalui kelompok tani.
“Penyuluh bisa menyewakan Alsintan dengan harga terjangkau, dan hasil sewanya digunakan untuk perawatan alat,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, Pemprov NTB dan Danrem 162/Wira Bhakti telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk memperkuat sinergi pembangunan infrastruktur dengan dukungan personel TNI di seluruh wilayah provinsi hingga kabupaten/kota.
Editor : Jelo Sangaji