LombokPost – Sorotan terhadap penggunaan anggaran Pemerintah Kota Mataram terus menguat setelah kabar defisit Dana Transfer ke Daerah (TKD) mencuat ke publik. Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Mataram Ismul Hidayat, justru menilai fokus pembahasan seharusnya diarahkan pada skala prioritas program eksekutif, bukan pada wacana pemangkasan Pokir.
“Pembahasan KUA PPAS setahu saya masih berjalan, belum ada juga pembahasan Pokir dewan karena TAPD menyampaikan pemkot defisit,” ujar Ismul, Kamis ( 6/11).
Menurutnya, wacana penghematan akan sulit efektif jika pemerintah tidak berani mengkaji ulang daftar program prioritas yang menyerap anggaran besar. Ia menyoroti beberapa program strategis yang diajukan eksekutif mencapai ratusan miliar rupiah namun belum menunjukkan urgensi nyata bagi masyarakat.
“Banyak usulan prioritas dari eksekutif dengan anggaran Rp 400-an miliar harus dikaji ulang karena belum prioritas,” tegasnya.
Anggota Komisi 3 DPRD Kota Mataram ini mengatakan efisiensi tidak semata berarti memangkas belanja masyarakat, melainkan juga berani menunda proyek-proyek besar yang tidak relevan dengan kondisi fiskal saat ini. Dalam situasi defisit, kata dia, pemerintah harus menata ulang arah pembangunan dengan pendekatan kebutuhan mendesak warga.
“Saya kira, pembangunan daerah harus diarahkan pada penguatan potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.
Ismul juga menyoroti masih lemahnya kreativitas sebagian perangkat daerah dalam mencari alternatif sumber pendanaan. Menurutnya, banyak program bisa diarahkan untuk mendapat dukungan dari pemerintah pusat jika disiapkan dengan proposal yang kuat.
“Kepala OPD sekarang harus inovatif, siapkan proposal, mari kita ke DPR RI dan kementerian,” ujarnya memberi contoh.
Ia menilai, dengan strategi tersebut, pemerintah daerah tidak akan terjebak pada kebijakan pemotongan yang justru menghambat aspirasi masyarakat. Pendekatan yang solutif, menurutnya, lebih efektif dibandingkan sekadar wacana efisiensi yang cenderung politis.
“Kalau kami, apa yang mau dihemat? Kan hanya mengusulkan aspirasi masyarakat, yang melaksanakan itu eksekutif,” ucapnya.
Lebih lanjut, Ismul menegaskan dewan tidak menolak efisiensi, tetapi efisiensi yang berkeadilan dan proporsional. Ia berharap pemerintah kota terbuka dalam merinci arah prioritas dan menimbang kembali program dengan dasar manfaat langsung bagi warga.
“Justru yang sedang jadi perhatian kami adalah anggaran yang disampaikan eksekutif yang katanya prioritas,” tutupnya.
Editor : Lalu Mohammad Zaenudin