LombokPost - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mataram melakukan penyisiran besar-besaran di empat subkota. Operasi yang dipimpin langsung Bidang Pengendalian Operasional (Dalops) ini menargetkan tiga titik masalah utama: parkir liar kendaraan besar, pedagang yang menutup badan jalan, serta penarikan retribusi parkir melebihi tarif Perda.
“Rangkaian operasi ini merupakan respons atas meningkatnya keluhan masyarakat dalam dua pekan terakhir,” ungkap Kepala Bidang Dalops Dishub Kota Mataram Arif Rahman, Rabu (3/12).
Hampir semua laporan berkaitan dengan hal yang sama: jalan menyempit, akses terhalang, dan pungutan tidak sesuai aturan.
Baca Juga: Dishub Mataram Tunda Kenaikan Tarif Parkir, Takut 'Kebocoran Double'!
“Banyak bus dan truk parkir sembarangan di badan jalan seperti di Suwete, Bertais, Turide, sampai Selagalas. Ini sangat mengganggu kelancaran lalu lintas dan membahayakan warga,” tegasnya.
Di lapangan petugas menghampiri sejumlah bus dan truk yang berhenti tanpa izin di pinggir jalan. Beberapa sopir diberi teguran langsung, sementara petugas lain berdiri di sisi jalan mengatur arus kendaraan yang menumpuk.
Tak hanya menyasar kendaraan besar, dishub juga turun di kawasan-kawasan pasar seperti Pasar Pagutan dan beberapa pasar lingkungan lain. Petugas mulai melakukan penertiban mulai pukul 08.50 WITA.
Menegur pedagang beras yang membuka lapak di badan jalan, membuat jalur kendaraan menyempit dan rawan kecelakaan. “Ini kami temukan pagi tadi (kemarin, Red). Pedagang berjualan tepat di tengah jalur keluar-masuk,” ujar Arif.
Sementara persoalan lain yang ditangani suasana pasar yang semrawut: sepeda motor parkir berlapis-lapis, pembeli berhenti mendadak, dan sebuah sepeda kayuh harus menghindari kerumunan kendaraan.
Petugas juga melakukan penertiban dan pengawasan di area Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pagutan. Dari laporan warga, lokasi ini menjadi titik pungutan liar baru yang menarik tarif melebihi ketentuan.
Baca Juga: Parkir Sembarangan di Kantor Wali Kota, Mobil ASN Langsung Digembok Dishub!
“Di RTH ada keluhan pungutan retribusi parkir yang melebihi tarif Perda. Untuk itu anggota kami standby di lokasi untuk memastikan tarif sesuai aturan,” ucapnya.
Menurut Perda, tarif resmi adalah Rp 1.000 untuk kendaraan roda dua dan Rp 2.000 untuk kendaraan roda empat. Namun di lapangan, warga mengaku diminta lebih tinggi dari tarif tersebut.
Arif menegaskan dishub bersama UPTD Parkir kini melakukan pemantauan harian di titik-titik rawan. “Kami juga meminta informasi dari masyarakat lewat laporan cepat WhatsApp dan media sosial,” ucapnya.
Baca Juga: Dishub Mataram Panggil Gojek, Grab, dan ShopeeFood Cari Solusi Parkir Ojol
Sementara itu, Kepala Dishub Kota Mataram Zulkarwin mengatakan, penegakan ini akan dilakukan berkelanjutan karena melihat kecenderungan meningkatnya kendaraan besar yang menggunakan badan jalan sebagai tempat parkir dadakan. Kondisi itu tidak hanya mengganggu arus lalu lintas, tetapi juga memperpendek umur jalan dan menimbulkan risiko kecelakaan.
“Kami ingin memastikan warga nyaman berkendara,” tegasnya.
Operasi ini dianggap sebagai langkah pembuka dari rangkaian pengendalian yang lebih besar. Dishub menyiapkan pendekatan terpadu antara penindakan, edukasi sopir, penguatan titik parkir resmi, hingga penertiban pedagang yang memanfaatkan bahu jalan.
Baca Juga: Polisi Amankan Oknum Tukang Parkir yang Aniaya Seorang Perempuan di Taman Pancor
“Semua keluhan kami tindaklanjuti satu per satu,” tegasnya.
Editor : Lalu Mohammad Zaenudin