LombokPost - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Mataram berjalan dengan standar pengawasan yang semakin ketat. Di balik puluhan ribu porsi makanan yang dibagikan setiap hari, Dinas Kesehatan Kota Mataram memastikan seluruh dapur pengolah MBG memenuhi syarat higiena sanitasi sesuai aturan nasional.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram dr. Emirald Isfihan, menegaskan pengawasan tidak pernah berhenti meski dapur telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). “Kami dapat melakukan pengecekan kapan pun, SLHS itu bukan akhir, justru setelah terbit pengawasannya makin ketat,” jelas Emirald, kemarin (9/12).
Menurutnya, jajaran Dinas Kesehatan sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Satgas, para kepala dapur, hingga relawan, agar seluruh dapur memahami kepatuhan sanitasi merupakan kewajiban berkelanjutan. “Dia harus mempertahankan itu. Jangan sampai kendor,” tegasnya.
Di lapangan, pengawasan dilakukan secara sistematis melalui Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL). Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat I Gusti Bagus Bagiayasa, SH, menjelaskan IKL dilakukan untuk memastikan setiap dapur berada dalam kondisi higienis, tertata, dan memenuhi standar sanitasi.
“IKL itu untuk memastikan dan melakukan pembinaan dapur-dapur MBG harus bersih. Baik tempatnya, peralatan, penyimpanan bahan, hingga alur kerja pengolahan makanan,” kata Bagus.
Hingga saat ini terdapat 36 dapur MBG yang sudah beroperasi dan seluruhnya telah menjalani IKL, sementara 7 dapur lainnya masih dalam proses pembangunan. Proses IKL ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan bersama UPTD Laboratorium Kesehatan.
Bagus memperinci pengecekan tidak hanya menyasar kebersihan fisik, tetapi juga mencakup detail teknis seperti pemisahan bahan kering dan basah, tempat pencucian alat yang harus terpisah dari pencucian bahan. “Hingga keberadaan loker pakaian agar pekerja tidak menggunakan baju dari luar saat memasak,” paparnya.
Sampel Makanan, Air Bersih, dan Rektal Swab Karyawan
Selain penilaian sanitasi lingkungan, Dinas Kesehatan juga mengambil sampel makanan, sampel air pencucian, dan air untuk pengolahan guna diuji apakah bebas dari bakteri.
Tidak hanya itu, petugas juga melakukan rektal swab kepada sampel karyawan dapur, sebuah prosedur wajib untuk memastikan penjamah makanan terbebas dari bakteri penyebab penyakit bawaan makanan.
“Hasilnya harus negatif. Ini adalah salah satu syarat agar dapur bisa diterbitkan sertifikat higiena sanitasi,” ungkap Bagus.
Jika pada proses IKL ditemukan kekurangan, dapur diberikan catatan untuk diperbaiki. Setelah perbaikan selesai, dikes kembali turun untuk memastikan seluruh rekomendasi dijalankan sebelum SLHS diterbitkan.
“Kalau ada minor-minor yang kurang, mereka perbaiki dulu. Baru ketika perbaikan tuntas dan hasil sampel negatif, SLHS diterbitkan,” terangnya.
Dikes juga memberikan pelatihan penjamah makanan kepada seluruh relawan dapur. Pelatihan ini mencakup cara memilih bahan segar, pencucian yang benar, penggunaan APD seperti penutup rambut, masker, sarung tangan, hingga pakaian kerja khusus.
“Pakaian dari rumah bisa tercemar bakteri selama perjalanan, jadi harus diganti pakaian kerja di dapur. Harus ada loker untuk itu,” jelas Bagus.
Dengan pelatihan ini, setiap penjamah makanan dipastikan memahami seluruh prosedur mulai dari penerimaan bahan, pemilihan bahan, pengolahan, pemorsian, hingga pendistribusian.
Mayoritas Hasil Pemeriksaan Negatif dan Sesuai Standar
Bagus menegaskan dari 36 dapur yang sudah dilakukan sampling, rata-rata hasilnya negatif dari cemaran. Jika pun ada temuan minor, perbaikan langsung dilakukan oleh pengelola dapur.
“Tujuan utamanya agar makanan siap saji untuk anak sekolah dan kelompok 3B yaitu bumil, ibu menyusui, dan balita, benar-benar aman, tidak tercemar biologis, fisik, maupun kimia,” ujarnya.
Dengan pengawasan rutin, pelatihan, dan pembinaan yang menyeluruh, dikes memastikan program MBG benar-benar mencapai tujuannya: menyajikan makanan sehat, aman, dan layak untuk semua penerima manfaat tanpa risiko keracunan maupun kontaminasi.
“Kami terus mengawal program MBG sesuai harapan pemerintah pusat, bersama OPD lain seperti LH untuk urusan limbah. Dikes fokus pada higiena sanitasi dapur agar makanan yang diterima masyarakat selalu aman,” tutup Bagus.
Editor : Lalu Mohammad Zaenudin