LombokPost — Dinas Kesehatan Kota Mataram menggelar Rapat Koordinasi, Advokasi, dan Sosialisasi dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit tingkat Kota Mataram Tahun 2025. Kegiatan ini menjadi ruang konsolidasi lintas sektor memperkuat sistem kesehatan berbasis kolaborasi, bukan sekadar agenda seremonial.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram dr. Emirald Isfihan menegaskan, peran pihaknya dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit adalah sebagai fasilitator, bukan satu-satunya pelaksana. “Urusan kesehatan tidak bisa dikerjakan sendiri. Dinas Kesehatan bertugas memfasilitasi, mengumpulkan seluruh unsur yang terkait, mulai dari kecamatan, kelurahan, unsur profesi, organisasi, hingga fasilitas pelayanan kesehatan, untuk bekerja bersama,” ujar Emirald, Kamis (19/12).
Ia menjelaskan, kegiatan ini dirancang untuk membangun kerja kolaboratif yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Tujuannya agar setiap individu dan lingkungan mampu berperan aktif menjaga kesehatannya masing-masing.
“Kita ingin masyarakat berdaya menyehatkan lingkungannya, menyehatkan dirinya. Dari situ akan terbentuk kumpulan besar kesehatan Kota Mataram. Inilah esensi yang ingin kita capai,” tegasnya.
Menurut dr. Emirald, rapat koordinasi ini juga menjadi forum evaluasi capaian program kesehatan selama 2025 sekaligus memetakan kendala yang dihadapi di lapangan. Evaluasi tersebut menjadi dasar penyusunan strategi penanggulangan dan promosi kesehatan ke depan.
“Saya tidak ingin seremonial, saya ingin target tercapai. Pencegahan penyakit tidak cukup dengan pendekatan kasuistik seperti door to door saja, tetapi harus dibangun melalui sistem kesehatan yang melibatkan semua unsur,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kota Mataram dr. Dewi Ayu Murniati memaparkan rapat koordinasi ini melibatkan lintas sektor dan lintas layanan kesehatan untuk menyampaikan capaian kinerja program sepanjang 2025.
“Kami menyampaikan capaian program yang berhubungan langsung dengan pengendalian penyakit, baik penyakit menular maupun tidak menular, sekaligus membahas tantangan yang masih dihadapi,” jelasnya.
Ia menyebutkan, sejumlah indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pengendalian penyakit telah mencapai bahkan melampaui target nasional yang ditetapkan sebesar 100 persen.
“Untuk pelayanan kesehatan usia produktif, diabetes melitus (DM), dan hipertensi (HT), capaian sudah mencapai 100 persen. Pelayanan kesehatan bagi orang dengan TB bahkan mencapai 127 persen dari target,” ungkap dr. Dewi.
Selain itu, pelayanan kesehatan bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang mendapatkan layanan sesuai standar juga telah mencapai 100 persen. Begitu pula dengan indikator skrining HIV dan temuan terduga TB.
“Target SPM memang harus 100 persen, dan alhamdulillah capaian kita untuk seluruh indikator sudah berada di atas target yang ditetapkan,” katanya.
Meski capaian kinerja tergolong tinggi, dr. Dewi menegaskan forum ini tetap difokuskan untuk mengidentifikasi tantangan dan hambatan agar tidak terulang di tahun berikutnya. “Harapannya, di 2026 tantangan yang ada sekarang tidak lagi menjadi hambatan. Kita juga membahas peluang dan potensi penguatan program agar kinerja ke depan lebih baik, seiring target pemerintah yang terus diperbarui setiap tahun,” ujarnya.
Editor : Lalu Mohammad Zaenudin