Di ruang kelas dengan murid-murid yang sama, seorang guru akhirnya bisa mengajar tanpa dihantui pertanyaan yang selama ini tak pernah benar-benar pergi: Apakah ia masih dipercaya mendidik generasi masa depan bangsa?
----
SELAMA lima tahun terakhir, Fathul Arifin mengajar seperti kebanyakan guru lainnya: datang pagi, menulis di papan tulis, mendampingi murid-murid memahami pelajaran
Tak ada yang berbeda di permukaan. Namun di kepalanya, ada satu pertanyaan yang terus berulang, meski jarang diucapkan: apakah kontrak ini akan diperpanjang?
Fathul adalah guru SDN 21 Cakranegara. Ia termasuk dalam angkatan pertama Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat pada 2021.
Baca Juga: Polisi Mediasi Dugaan Pungli di Pelabuhan Gili Mas, Pembuat Video Masih Diidentifikasi
Status yang memberi harapan, tetapi sekaligus menyisakan ruang cemas karena kontrak selalu punya ujung. “Jujur saja, kami sempat ragu,” kata Fathul, Senin (29/12).
Keraguan itu bukan tanpa alasan. Ia mendengar kabar dari media sosial, dari grup percakapan sesama guru, dari cerita teman-teman di daerah lain.
Ada yang telah dievaluasi setelah bekerja setahun. Ada yang masih menunggu. Ada pula yang belum tahu nasibnya sama sekali.
“Di beberapa daerah, perpanjangannya setahun, lalu dievaluasi lagi,” ujarnya.
Baca Juga: Wali Kota Mataram: ASN Kemenag Harus Kuasai AI untuk Jaga Nilai Keagamaan di Ruang Digital
Di tengah ketidakpastian itu, keputusan Pemerintah Kota Mataram datang dengan cara yang berbeda. Tanpa menunggu lama kontrak PPPK angkatan pertama langsung diperpanjang lima tahun.
Tidak setahun. Tidak bertahap. Tidak ditunda.
Bagi Fathul, keputusan itu terasa seperti sesuatu yang jarang ia dapatkan selama ini: kepastian yang utuh.
“Rasanya jauh lebih tenang. Sekarang kami bisa fokus mengajar,” ungkapnya.
Ia tahu, kebijakan itu bukan keputusan ringan. Ia paham, banyak daerah lain masih berhitung.
Alasan fiskal menjadi pertimbangan utama. Anggaran pegawai ditakar ulang.
Risiko dibaca hati-hati. Di tengah situasi itu, Kota Mataram memilih melangkah lebih dulu.
“Maka itu, saya menyampaikan rasa terima kasih pada pak wali,” ucapnya dengan suara bergetar.
Baca Juga: SBY Dituding Jadi Dalang Isu Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat NTB Dukung Tempuh Jalur Hukum
Sebagai guru, Fathul tidak melihat keputusan itu dari sisi angka APBD atau neraca fiskal. Ia merasakannya dari sisi paling sederhana: bagaimana perasaan berdiri di depan kelas berubah.
“Kalau sebelumnya ada rasa waswas, sekarang tidak lagi,” ujarnya.
Usianya kini 44 tahun. Dengan perpanjangan lima tahun ini, jalan hidup terasa lebih jelas.
Ada ruang untuk merencanakan, ada ketenangan untuk bertahan. Ada harapan untuk menatap masa pensiun tanpa rasa dikejar-kejar.
Baca Juga: Siap Tarik Pajak Orang Kaya, Gratiskan Penitipan Anak dan Bus
Namun kepastian itu tidak ia pahami sebagai hadiah cuma-cuma. “Ini kepercayaan dari pak wali untuk kami dan kepercayaan harus dibalas dengan kerja,” tekadnya.
Ia menyadari pesan yang menyertai kebijakan tersebut, kinerja harus tetap dijaga. Evaluasi tetap berjalan setiap tahun.
Laporan di aplikasi kinerja harus sejalan dengan kerja nyata di kelas. Tidak ada ruang untuk lengah.
“Sebagai guru, kami harus membuktikan bahwa keputusan (pak wali kota memperpanjang kontrak kami lagi) itu tidak salah,” ujarnya.
Selama lima tahun pertama sebagai PPPK, manfaat kepastian itu sudah ia rasakan. Selain tentang penghasilan, tetapi juga soal ketenangan batin.
Kini, lima tahun berikutnya terbuka tanpa bayang-bayang kecemasan yang sama. Sementara di banyak daerah lain, para guru PPPK mungkin masih menunggu.
Masih mendengar kabar simpang siur. Masih bekerja sambil berharap.
Di Mataram, Fathul Arifin memilih mensyukuri satu hal yang sederhana, tetapi menentukan: kepastian yang datang lebih dulu.
Baca Juga: Percaya Proses, Koni De Winter Mulai Temukan Permainan Terbaik Bersama AC Milan
“Alhamdulillah, sekarang kami bisa mengajar tanpa rasa takut,” pungkasnya.
Editor : Lalu Mohammad Zaenudin