LombokPost–Wajah Kota Mataram sebagai etalase utama Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kini tengah berada dalam status darurat sampah. Kondisi ini memicu reaksi keras dari legislatif yang meminta pemerintah eksekutif serius membenahi sistem tata kelola limbah perkotaan.
Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram Abd. Rachman, memberikan peringatan keras kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram. Ia menegaskan bahwa pengelolaan sampah di ibu kota tidak boleh lagi dikelola dengan mentalitas amatiran atau sekadar eksperimen tanpa hasil nyata.
Politisi ini menyoroti sejumlah program inovasi DLH yang dinilai belum memberikan dampak signifikan di lapangan, seperti program Tempah Dedoro hingga gerakan pemilahan sampah dari rumah.
"Jangan buat program coba-coba. Kalau programnya saja coba-coba, ya hasilnya pasti coba-coba. Masalah sampah ini sudah jadi momok, harus ditangani dengan kajian mendalam," tegas Rachman.
Menurutnya, setiap inovasi seharusnya lahir dari:
* Studi Komparasi yang Matang: Belajar dari daerah yang sukses mengelola limbah.
* Kajian Teknis Mendalam: Bukan sekadar peluncuran seremonial.
* Keteladanan Birokrasi: Gerakan pemilahan sampah harus dimulai dari internal kantor pemerintahan sebelum menyasar masyarakat.
Persoalan sampah di Mataram kian mendesak mengingat kondisi TPAR Kebon Kongok yang sering mengalami kendala teknis hingga penutupan akses. Rachman menekankan bahwa Kota Mataram tidak bisa terus-menerus bergantung pada daerah tetangga (Lombok Barat).
Solusi permanen yang didorong oleh Dewan adalah:
* Maksimalisasi TPST: Mempercepat pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
* Pembangunan TPS Kebon Talo: Mengingat TPS Sandubaya saat ini sudah mengalami overload (kelebihan beban).
Terkait adanya pemangkasan anggaran DLH akibat pengurangan dana dari pemerintah pusat, Komisi III meminta Pemkot Mataram tidak menjadikannya sebagai alasan untuk kendor.
"Harapan kami pada APBD Perubahan nanti, sektor lingkungan hidup mendapatkan atensi prioritas jika kondisi fiskal daerah membaik," tambah Rachman.
Tak hanya menuntut, DPRD juga berkomitmen membantu Pemkot mencari sumber pendanaan di tingkat pusat guna memperkuat infrastruktur persampahan.
Hal ini penting mengingat posisi Mataram sebagai pusat aktivitas ekonomi dan pariwisata di NTB.
"Sebagai episentrum NTB, Mataram akan terus didatangi orang luar. Jangan sampai tamu yang datang justru disambut oleh tumpukan sampah yang gagal dikelola," pungkasnya.
Editor : Akbar Sirinawa