LombokPost – Wali Kota Mataram memastikan akan mengucurkan anggaran khusus untuk memperluas cakupan program Tempah Dedoro.
Inovasi yang menggabungkan fungsi pengolahan sampah organik dengan estetika ruang publik ini diklaim menjadi solusi paling rasional untuk mereduksi sampah langsung dari sumbernya, yakni lingkungan pemukiman.
“Program Tempah Dedoro ini adalah salah satu alternatif strategis kita untuk mereduksi sampah dari tingkat lingkungan. Kita sudah memiliki insinerator dan rencana pembangunan TPST, namun pemilahan dan penguraian dari hulu tetap menjadi kunci,” kata Wali Kota Mataram Mohan Roliskana.
Berdasarkan hasil evaluasi di Lingkungan Marong Karang Tatah, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Mohan memaparkan data dengan rata-rata produksi sampah mencapai 200 kilogram per hari. Melalui intervensi Tempah Dedoro, volume sampah tersebut berhasil dipangkas hingga 50 persen.
Baca Juga: Tempah Dedoro: Inovasi yang Mampu Pangkas 50 Persen Sampah di Mataram
“Tadi saya sudah tanya langsung, dari 200 kilogram sampah per hari, bisa direduksi sampai 100 kilogram. Itu sangat signifikan hanya untuk satu lingkungan saja. Karena efektivitasnya nyata, saya memutuskan agar program ini diperluas ke seluruh Kota Mataram,” tegasnya.
Terkait pembiayaan, Mohan menegaskan pemerintah kota telah mempersiapkan dukungan anggaran. Untuk tahap awal, program ini akan menyasar 50 kelurahan yang ada di Kota Mataram. Mekanismenya, setiap lurah akan diminta menentukan satu wilayah atau lingkungan prioritas yang akan dipasangi infrastruktur Tempah Dedoro.
“Kita sesuaikan dengan anggaran yang tersedia dulu. Rencananya satu kelurahan satu lingkungan sebagai pilot project yang masif. Jadi ada 50 titik yang kita siapkan anggarannya secara rata,” imbuhnya.
Mengenai besaran biaya, politisi Golkar ini menyebutkan angka yang cukup efisien bagi daerah. Untuk satu unit Tempah Dedoro yang dilengkapi dengan bangku duduk estetik, estimasi biaya yang dibutuhkan sekitar Rp 800 ribu hingga Rp 1 juta.
Namun, biaya ini bisa ditekan lebih murah jika menggunakan model flat atau rata dengan tanah.
Mohan juga telah menginstruksikan Sekretaris Daerah (Sekda) untuk merapikan skema penganggaran ini agar segera terealisasi. Targetnya, setelah sukses di tingkat lingkungan, kebijakan serupa akan diwajibkan menyasar sektor perkantoran, sekolah, kawasan pertokoan, hingga kompleks perumahan.
“Harapan kita, setelah program stimulus dari pemerintah ini berjalan, masyarakat secara mandiri bisa teredukasi untuk melakukan inisiasi serupa. Jika ini masif, Mataram benar-benar bisa lepas dari bayang-bayang darurat sampah,” pungkasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram Lalu Alwan Basri mengungkapkan, pemerintah telah menyiapkan peta jalan anggaran, baik melalui APBD maupun optimalisasi dana Corporate Social Responsibility (CSR).
Sebagai langkah awal di tahun 2026, pemerintah telah mengalokasikan dana stimulan sebesar Rp 5 juta untuk setiap kelurahan di Kota Mataram. Dana ini diharapkan menjadi pemantik awal bagi masyarakat untuk membangun minimal lima unit Tempah Dedoro di setiap lingkungan.
“Kami sudah menganggarkan dana untuk kelurahan, masing-masing Rp 5 juta,” ujarnya.
Baca Juga: DLH Mataram Beri Peringatan Keras: Dapur Makan Bergizi Gratis Wajib Kelola Sampah Mandiri
Untuk menguji efektivitas program secara masif, Pemkot Mataram akan menetapkan Kelurahan Karang Baru sebagai pilot project atau proyek percontohan. Di wilayah ini, partisipasi masyarakat dinilai sangat tinggi karena telah berhasil membangun 25 titik Tempah Dedoro secara swadaya di satu lingkungan.
“Karang Baru akan jadi percontohan. Di sana ada 9 lingkungan, dan kita targetkan masing-masing lingkungan memiliki 25 titik. Kita akan lihat efektivitasnya dalam enam bulan ke depan sebelum disebar secara masif ke seluruh kelurahan,” jelasnya.
Alwan memaparkan hitung-hitungan teknis untuk menuntaskan masalah sampah di hulu secara total. Jika satu lingkungan idealnya memiliki 25 titik Tempah Dedoro, maka dengan total 325 lingkungan di Kota Mataram, dibutuhkan sekitar 8.125 unit biopori raksasa tersebut.
“Jika ditotal secara keseluruhan untuk skala kota, kebutuhannya mencapai 8.000-an titik. Dengan estimasi biaya Rp 1 juta per titik, maka total anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 8 miliar. Ini adalah hitungan kebutuhan keseluruhan agar sampah benar-benar habis di lingkungan,” tambahnya.
Mengingat besarnya kebutuhan anggaran tersebut, Sekda menegaskan, Pemkot tidak hanya mengandalkan APBD semata. Pihaknya kini tengah menjajaki kerja sama dengan berbagai perusahaan melalui dana CSR, baik dari BUMN maupun BUMD yang beroperasi di wilayah Mataram.
“Kami tawarkan ini ke pihak perbankan dan perusahaan-perusahaan lewat dana CSR mereka. Jika kita bisa mendapatkan dukungan CSR yang lebih banyak, maka jumlah lingkungan yang tercover akan semakin banyak dan cepat. Fokus kita sekarang adalah memastikan dana stimulan Rp 5 juta yang sudah ada mulai berjalan di tiap kelurahan," pungkasnya.
Editor : Marthadi