LombokPost — Insiden pohon asam tumbang di kawasan Abian Tubuh, Kecamatan Cakranegara dan menimpa dua mobil, mendapat sorotan tajam dari legislatif. Anggota Komisi III DPRD Kota Mataram Ismul Hidayat, menilai kejadian tersebut harus dijadikan momentum evaluasi menyeluruh.
Menurut Ismul, langkah Pemkot tidak boleh berhenti sebatas analisis pascakejadian. Di tengah cuaca ekstrem yang diprediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) berlangsung hingga Maret, masyarakat membutuhkan rasa aman dan kenyamanan, bukan sekadar penjelasan teknis.
“Yang dibutuhkan masyarakat itu sederhana: merasa aman. Jangan hanya berhenti di analisa (pohon), lalu bilang tidak bisa mendeteksi,” kritik Ismul, Rabu (14/1).
Kritikan ini disampaikan politisi PKS ini menanggapi respons pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang mengaku kesulitan mendeteksi kondisi pohon. Beberapa pohon yang terlihat sangat baik dan kokoh — termasuk pohon asam yang tumbang itu — ternyata alami keropos di dalamnya.
Baca Juga: Hakim Lepas Laras dari Penjara, Vonis Penghasutan Demo Picu Sorak Sidang
“Langkah paling nyata itu perantingan. Itu yang riil,” tegasnya.
Politisi PKS tersebut mengingatkan, pemerintah tidak seharusnya menunggu korban jatuh baru bertindak. Dengan ancaman cuaca ekstrem yang masih panjang, upaya mitigasi harus dilakukan lebih dini dan masif.
Ismul juga menyinggung soal anggaran. Ia mempertanyakan keseriusan DLH dalam mengusulkan pembiayaan perawatan pohon, termasuk perantingan dan pengadaan alat pendeteksi kesehatan pohon.
“Kalau alasannya minim anggaran, jangan-jangan memang tidak pernah dianggarkan. Jangan sampai analisa dan alasan teknis itu hanya jadi alibi,” ujarnya.
Ia menegaskan, sepanjang usulan alat deteksi pohon benar-benar disampaikan dan bermanfaat bagi keselamatan publik, DPRD siap mendukung. Namun, Ismul mengaku belum pernah mendengar adanya usulan resmi pengadaan alat tersebut dalam pembahasan anggaran.
“Di Badan Anggaran saya tidak pernah dengar ada usulan alat deteksi pohon yang kemudian dicoret karena tidak ada anggaran. Pertanyaannya: pernah disampaikan atau tidak?” katanya.
Selain itu, Ismul mengkritisi potensi ego sektoral antarinstansi, terutama terkait kewenangan jalan kota dan jalan provinsi. Menurutnya, keselamatan warga harus menjadi prioritas utama, bukan perdebatan soal batas kewenangan.
“Jangan sampai nanti ada kejadian, lalu alasannya ‘itu jalan provinsi, bukan kewenangan kota’. Ego-ego seperti itu harus dihilangkan,” tandasnya.
Ia juga menekankan ancaman bukan hanya dari pohon tumbang, tetapi juga dari ranting besar yang bisa membahayakan pengguna jalan. Ismul mengingatkan kasus-kasus sebelumnya, di mana ranting atau buah pohon yang jatuh dapat melukai warga.
“Ranting sebesar jempol saja jatuh bisa berbahaya. Buah kenari kena helm saja nyaring, apalagi ke kepala,” ujarnya.
Ke depan, Ismul mendorong budaya kerja kolaboratif dalam mitigasi kebencanaan. Menurutnya, wali kota harus mampu menggerakkan seluruh elemen, tidak hanya mengandalkan DLH.
Alternatif pendanaan seperti CSR, Baznas, hingga program padat karya di masing-masing OPD dinilai bisa dimaksimalkan. “Jangan semua dibebankan ke DLH, apalagi kalau anggarannya terbatas. Kota ini punya sumber daya, tinggal kemauan dan keberanian mengambil kebijakan,” pungkasnya.
Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menegaskan Kota Mataram masih berada dalam fase rawan cuaca ekstrem. Peringatan dini yang dirilis Rabu (14/1) menyebutkan potensi hujan lebat disertai angin kencang masih mengintai sejumlah wilayah, termasuk Kecamatan Ampenan dan Sekarbela.
Forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Zainuddin Abdul Madjid, Agastya Ardha Chandra Dewi menyatakan cuaca ekstrem berpotensi memicu berbagai dampak kebencanaan hidrometeorologi. “Daerah tersebut berpotensi terdampak bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan pohon tumbang akibat cuaca ekstrem,” demikian tertulis dalam peringatan dini BMKG yang diterima koran ini.
Rilis tersebut menunjukkan, ancaman bagi Kota Mataram tidak hanya berasal dari curah hujan tinggi, tetapi juga kombinasi hujan dan angin kencang. Meningkatnya risiko pohon tumbang di kawasan permukiman dan jalur protokol.
Kondisi ini dinilai sejalan dengan sejumlah kejadian pohon tumbang yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Selain cuaca darat, BMKG juga merilis informasi gelombang laut wilayah perairan NTB yang berlaku 14–15 Januari 2026.
Gelombang setinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di Selat Lombok bagian utara dan selatan. Dalam keterangannya, Agastya juga mengingatkan risiko keselamatan pelayaran, khususnya bagi kapal kecil dan aktivitas pesisir.
“Waspadai tinggi gelombang yang mencapai dua meter atau lebih di Selat Lombok bagian utara dan selatan serta perairan selatan NTB,” tulis BMKG dalam rilis tersebut.
Meski Kota Mataram bukan wilayah pelayaran utama, aktivitas masyarakat di kawasan pesisir, pelabuhan rakyat, dan jalur transportasi laut tetap berisiko terdampak secara tidak langsung. BMKG mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan, terutama saat beraktivitas di luar ruangan.
“Waspadai melintasi kawasan dengan banyak pohon besar, serta di wilayah pesisir,” tekannya.
Baca Juga: Menlu Sugiono Tegaskan Diplomasi Indonesia Tak Boleh Kehilangan Nurani