LombokPost - Sebagai ujung tombak pengangkutan sampah dari rumah warga, armada roda tiga kini menjadi tumpuan.
Ada solusi sementara untuk menghindari penumpukan, roda tiga mengangkut sampah ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Bintaro, Ampenan tidak lagi ke TPS Lawata.
Namun, jangkauan armada ini sangat bergantung pada ketersediaan anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dialokasikan per kelurahan.
Camat Selaparang Mulya Hidayat mengungkapkan, skema anggaran operasional untuk 61 unit armada roda tiga di wilayahnya telah disusun dalam satu kesatuan, mencakup biaya pemeliharaan hingga BBM selama satu tahun. Meski demikian, alokasi BBM saat ini masih dirancang untuk jarak tempuh pendek.
“Bensin roda tiga ini sudah masuk dalam satu paket operasional tahunan per kendaraan. Namun, sejauh ini pengadaannya hanya cukup untuk ritase level kelurahan atau maksimal hingga tingkat kecamatan," kata Mulya.
Baca Juga: Roda Tiga Pengangkut Sampah Antre Berjamaah Berjam-jam di TPS Sandubaya
Ia merincikan, setiap unit roda tiga mendapatkan jatah BBM yang bervariasi, berkisar antara 10 hingga 30 liter per bulan. Perbedaan ini didasari pada estimasi jarak tempuh dari lingkungan menuju titik pembuangan.
“Tergantung jauh dekatnya pengantaran sampah. Jika dipaksakan untuk menjangkau lokasi yang jauh secara permanen, tentu anggarannya harus kita hitung ulang dan ditambah,” imbuhnya.
Terkait wacana pengalihan pembuangan sampah ke wilayah yang lebih jauh, seperti Bintaro, Mulya menilai hal tersebut akan sangat membebani armada roda tiga jika dilakukan dalam jangka panjang. Sebagai solusi yang lebih efisien, ia mendorong perluasan sistem TPS Mobile.
Saat ini, dari sembilan kelurahan di Kecamatan Selaparang, lima kelurahan sudah menerapkan sistem TPS Mobile, di antaranya Kelurahan Monjok, Monjok Barat, Monjok Timur, Rembiga, dan Karang Baru.
Sementara itu, wilayah lain seperti Gomong, Mataram Barat, Dasan Agung, dan Dasan Agung Baru masih mengandalkan titik pembuangan di Lawata.
“Kalau melihat efektivitas, TPS Mobile jauh lebih bagus. Kita tidak perlu memaksa roda tiga menempuh jarak jauh yang memakan biaya bensin besar. Masalahnya sekarang tinggal menginventarisir lokasi penempatan truk TPS Mobile agar tidak ada resistensi dari warga sekitar,” jelasnya.
Meskipun ada wacana penyesuaian lokasi pembuangan akibat kondisi tertentu, Mulya memastikan anggaran yang ada saat ini masih mampu mengcover operasional hingga akhir tahun. Untuk jangka pendek, perubahan rute pengantaran selama satu atau dua hari dianggap belum memberikan dampak signifikan terhadap beban anggaran.
“Jika memang diharuskan buang ke tempat yang agak jauh dalam kondisi darurat, anggaran yang ada masih cukup untuk meng-cover. Namun untuk jangka panjang, kami tetap mengedepankan efisiensi melalui sistem mobile agar operasional 61 lingkungan tetap berjalan optimal tanpa kendala BBM,” terangnya.
Pihak kecamatan berkomitmen untuk terus memantau kinerja armada roda tiga agar persoalan sampah di tingkat lingkungan tidak menumpuk, sembari memastikan transparansi penggunaan anggaran operasional yang kini melekat di masing-masing kelurahan.
Terpisah, Kepala DLH Kota Mataram Nizar Denny Cahyadi mengatakan, memang DLH tidak mengalokasikan anggaran untuk operasional roda tiga termasuk BBM. Sehingga dirinya meminta kesepakatan dari para petugas roda tiga untuk kesiapan sementara melakukan pengangkutan ke TPS Bintaro.
“Akan terjadi pembengkakan BBM kalo memang ke Bintaro. Tapi itu jadi opsi sementara ini,” ucapnya.
Editor : Redaksi Lombok Post