LombokPost - Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Mataram memastikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Ibu Kota Provinsi NTB ini berjalan kondusif. Kunci utama dari kelancaran program ini terletak pada sinergi tiga pilar di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yakni Kepala SPPG, akuntan, dan ahli gizi.
“Seperti orang punya rumah tangga sendiri, dapur sendiri, apakah dia mengambil makan dari mana itu bukan kewenangan kita Dikes,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram Emirald Isfihan.
Emirald mengungkapkan, kehadiran ahli gizi memiliki peran krusial untuk mengatur pola makan dan komposisi nutrisi sasaran. Meski kewenangan rekrutmen personel di SPPG berada langsung di bawah Badan Gizi Nasional (BGN), pihaknya tetap melakukan pengawalan ketat melalui organisasi profesi.
“Kami dari awal menawarkan koordinasi lewat Persagi (Persatuan Ahli Gizi Indonesia). Kebetulan Ketuanya adalah staf di Dinkes Mataram. Ini yang saya minta untuk mengawal langsung," ujarnya.
Baca Juga: 29 Siswa SD di Desa Malaka Diduga Keracunan MBG
Emirald menjelaskan, meskipun dapur produksi atau SPPG memiliki manajemen sendiri, Dikes berperan dalam merekomendasikan jenis makanan dan mendiskusikan standar menu. Ia tak menampik, penempatan personel di lapangan terkadang dipengaruhi oleh kebijakan mitra atau dinamika politik di tingkat pusat (BGN). Namun, ia menegaskan, ahli gizi yang ditunjuk seharusnya sudah memahami standar kompetensi yang ditetapkan.
"Perkara siapa orangnya yang diterima, itu urusan BGN langsung. Namun, tugas kami adalah memastikan mereka memahami tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) dalam menyusun menu yang sehat bagi siswa,” imbuhnya.
Sejauh ini, fenomena pelaksanaan MBG di Kota Mataram dinilai relatif landai dan aman dari gejolak medis, seperti kasus keracunan makanan. Hal ini menurutnya tidak lepas dari komunikasi rutin antara Pemerintah Kota (Pemkot) dengan para mitra penyedia jasa makanan. Dinkes juga terlibat aktif dalam memberikan pelatihan serta memastikan kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi setiap dapur mitra.
“Jika ada laporan keluhan kesehatan dari sasaran, kami segera telusuri. Sejauh ini, bukan karena faktor makanan dari program MBG, tapi faktor luar lainnya. Komunikasi kita sangat bagus dengan Kepala SPPG,” jelasnya.
Untuk memperkuat pengawasan, Pemkot Mataram telah membentuk kanal koordinasi khusus melalui grup komunikasi digital yang melibatkan Ketua Satgas hingga Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram. Grup ini menjadi wadah untuk mengevaluasi menu berdasarkan respons masyarakat.
“Bukan hanya soal komplain, kalau ada menu yang mendapatkan apresiasi dari orang tua siswa dan guru, kami sampaikan di sana agar menjadi percontohan bagi dapur-dapur lainnya. Koordinasi inilah yang membuat MBG di Mataram sejauh ini berjalan aman,” pungkasnya.
Editor : Lalu Mohammad Zaenudin