LombokPost - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. Moh. Ruslan Kota Mataram terus melakukan inovasi untuk memperkuat kemandirian finansial.
Tidak ingin hanya berpangku tangan pada klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, rumah sakit plat merah ini resmi membuka layanan vaksinasi internasional sebagai ladang pendapatan baru.
“Kami melihat kebutuhan masyarakat sangat besar. Banyak yang bertanya kepada saya, bisa tidak vaksin internasional di RSUD Mataram? Sebagai rumah sakit di ibu kota, tentu kita harus menyiapkan itu,” kata Direktur RSUD Kota Mataram Eka Nurhayati.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar transformasi rumah sakit dalam mendukung program medical tourism di Ibu Kota Provinsi NTB.
Eka mengatakan, layanan ini sudah dioperasikan sejak Februari lalu untuk menjawab tingginya permintaan masyarakat, khususnya pelaku perjalanan luar negeri.
Baca Juga: RSUD H. Moh. Ruslan Raih TOP BUMD Awards 2026 #4 Stars
Terobosan ini sejatinya merupakan upaya jemput bola. Eka menjelaskan, pihaknya telah mengantongi izin resmi dari Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) untuk menerbitkan sertifikat vaksin internasional atau yang dikenal dengan Yellow Card. Mendapatkan izin tersebut diakuinya tidak mudah karena adanya kuota atau jatah tertentu bagi fasilitas kesehatan.
"Beruntung saat itu masih ada satu slot izin yang tersedia di KKP, langsung kami ambil dan urus izinnya. Sekarang, RSUD H. Moh. Ruslan sudah legal melayani vaksinasi internasional,” imbuhnya.
Target pasar utama dari layanan ini adalah calon jamaah haji dan umrah yang memerlukan vaksin meningitis. Selain itu, pelancong yang hendak menuju negara-negara tertentu dengan syarat proteksi kesehatan ketat juga menjadi sasaran. Menariknya, sejak dibuka sebulan lalu, peminatnya tidak hanya datang dari warga lokal, tetapi juga menjangkau warga negara asing (WNA) yang sedang berada di Mataram.
Terkait besaran tarif Eka menegaskan, rumah sakit tidak bermain-main dengan harga.
Seluruh biaya administrasi dan tindakan vaksinasi telah diatur oleh ketentuan pusat, sehingga harganya seragam dengan fasilitas kesehatan resmi lainnya.
“Untuk tarif tidak boleh dibedakan, ada aturan baku dari pemerintah.
Sistemnya juga sangat ketat, proses suntik harus dilakukan di tempat (faskes) karena titik koordinatnya terpantau melalui GPS. Jadi, petugas tidak bisa melayani suntik keliling,” tegasnya.
Meskipun layanan ini diproyeksikan menjadi pendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor rumah sakit, pihak manajemen belum menetapkan target angka secara spesifik.
Eka tak menampik, tren perjalanan internasional saat ini sedikit terganggu akibat ketegangan konflik di wilayah Timur Tengah.
Hal ini berdampak pada tertundanya sejumlah rencana perjalanan masyarakat ke luar negeri.
"Awalnya kami sangat optimistis di pembukaan bulan Februari. Namun, dengan situasi perang di Timur Tengah saat ini, perjalanan orang tentu ada yang tertunda. Kami tidak ingin muluk-muluk menetapkan angka dulu, yang penting layanannya jalan dan masyarakat tahu bahwa RSUD Mataram sudah punya fasilitas ini,” paparnya.
Meski belum mendata secara rinci total pasien yang telah memanfaatkan layanan ini di bulan pertama Eka memastikan respons publik sangat positif.
Evaluasi menyeluruh akan dilakukan setelah layanan berjalan setidaknya satu kuartal untuk melihat sejauh mana kontribusinya terhadap pendapatan rumah sakit secara keseluruhan.
Dengan statusnya sebagai rumah sakit rujukan utama di Kota Mataram, ketersediaan vaksin internasional diharapkan mampu mempermudah warga dalam memenuhi dokumen kesehatan tanpa harus mencari layanan ke luar kota.
“Ke depannya, kami akan terus menambah jenis layanan premium yang menunjang sektor pariwisata medis,” tandasnya.
Editor : Kimda Farida