Ilusi dalam Harmoni: Menelaah Dualisme Pembangunan Pariwisata NTB

 
Oleh: Apen Makese

(Mahasiswa Prodi Magister Perencanaan Kepariwisataan Universitas Mataram)

PROVINSI Nusa Tenggara Barat (NTB) bukan sekadar koordinat geografis di peta Indonesia, NTB adalah sebuah paradoks budaya yang hidup. Bertahun-tahun, kita terjebak dalam romantisme semu saat menatap peta NTB, kebijakan pembangunan kita kerap menderita “rabun jauh” yang dalam istilah sosiologi disebut sebagai “Bias Objek”. Di mana, kita piawai melihat potensi sebagai komoditas, tetapi gagal mewarnai detail-detail krusial yang menopangnya.

Arah perubahan sudah sangat jelas, NTB terlihat serius menggarap pariwisata berkelanjutan, integrasi infrastruktur, hingga menyulap diri jadi kiblat sport tourism dan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition). Fokusnya kian berkelas, dengan memperkuat Mandalika sebagai magnet utama sembari mendiversifikasi menu wisata ke desa-desa, gunung, hingga pesisir. Upaya ini bukan omong kosong, data BPS awal 2025 mencatat rata-rata lama menginap tamu di hotel bintang mencapai 1,91 hari. Angka ini merupakan sinyal geliat pariwisata kita di tengah upaya peningkatan kualitas layanan.

Angka manis itu tidak akan bertahan, jika konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan (Sustainable Tourism) tidak tertangani serius. Agenda ini bukan sekadar tren, pemerintah harus menyeimbangkan dampak ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan dari setiap pembangunan. Kita punya tanggung jawab moral untuk menekan kerusakan alam, kemudian memaksimalkan manfaat tanpa mengorbankan hak generasi mendatang.

Lombok: Antara Kelelahan dan Resiliensi Budaya

Pulau Lombok saat ini berada di fase konsolidasi siklus hidup destinasi (Tourism Area Life Cycle). Krisis identitas dan mulai kehilangan misteri, Lombok bukan lagi gadis desa pemalu dan eksotis, melainkan komoditas massa yang diperas habis-habisan.

Tantangan filosofisnya bukan lagi tentang akumulasi pengunjung, melainkan tentang Retensi dan Rejuvenasi (peremajaan). Fenomena di Gili Matra dan Rinjani, menjadi bukti bagaimana syahwat ekonomi mengebiri akal sehat ekologis. Kita sibuk mengejar angka kunjungan, namun gagap bicara Carrying Capacity. Sampah dan degradasi lingkungan adalah penjajahan ekologis. Kita datang, kita potret, kita nyampah, lalu kita tinggalkan alam yang berusaha pulih dari keterpurukan.

Hadirnya Sirkuit Mandalika membawa risiko yang lebih mengerikan ketimbang sekadar mendunia. Enclave Tourism menjadi sebuah ironi yang memenuhi kantong-kantong kemewahan dan mengalienasi realitas sosial di baliknya.

Menggunakan perspektif Erik Cohen, ada ancaman nyata ke depan, di mana desa adat seperti Sade atau Ende akan berakhir menjadi ruang yang kehilangan makna, nilai, tak berdaya, dan hampa dari esensi kemanusiaan. Masyarakat lokal dipaksa menjadi objek dekoratif demi estetika media sosial. Privatisasi dan eksklusivitas akan mengubur kehidupan masyarakat sebagai pemilik budaya.

Marketing menjadi pilihan, kita harus berani mengerem kebiasaan lama. Pemerintah harus bergeser dari paradigma “target PAD” yang haus angka, menuju “target kelestarian” yang memiliki rasa. Perencanaan berperan penting dalam menentukan arah-kebijakan, mengedepankan nafsu ekonomi berjangka pendek, tidak akan menghidupi masyarakat berjangka panjang.