LombokPost – Masyarakat Kota Mataram diminta ekstra waspada terhadap modus kejahatan siber yang kian beragam. Terbaru, para penipu mulai menyasar para calon jemaah haji (CJH) dengan mencatut nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram. Puluhan warga nyaris menjadi korban setelah dihubungi oknum yang mengaku sebagai petugas dinas setempat.
“Puluhan warga datang ke kantor menanyakan kelengkapan dokumen haji,” kata Kepala Dinas Dukcapil Kota Mataram Mansur.
Warga datang dengan raut wajah cemas untuk mengonfirmasi status dokumen kependudukan mereka yang disebut-sebut bermasalah untuk keperluan pelunasan ibadah haji. Dukcapil langsung mencium aroma penipuan setelah mendengar pengakuan para warga yang rata-rata menerima telepon dari nomor tak dikenal.
“Setelah kami telusuri, ternyata mereka menerima telepon dari oknum yang mengaku petugas Dukcapil. Padahal tidak ada, apa kepentingannya kami dengan haji,” ungkapnya.
Baca Juga: Awal 2026, Dukcapil Mataram Diserbu Warga Urus KTP-el dan Dokumen Kependudukan
Berdasarkan keterangan para warga, pelaku menjalankan aksinya dengan pola komunikasi yang sangat terstruktur dan persuasif. Awalnya, pelaku akan mengonfirmasi identitas detail calon korban untuk membangun kepercayaan. Setelah korban merasa yakin penelepon adalah pejabat berwenang, pelaku mulai melancarkan siasatnya dengan menyebutkan bahwa ada dokumen kependudukan yang belum lengkap atau bermasalah.
Masalah dokumen ini diposisikan sebagai penghambat proses pelunasan atau keberangkatan haji korban. Dalam kondisi panik, korban kemudian digiring untuk memberikan data pribadi yang lebih sensitif hingga bermuara pada permintaan nomor rekening bank.
“Polanya warga terus ditelepon dan diminta konfirmasi identitas. Setelah itu, oknum tersebut mulai meminta nomor rekening dengan alasan untuk keperluan administrasi atau pelunasan haji,” jelasnya.
Beruntung, hingga berita ini diturunkan, Dukcapil belum menerima laporan adanya kerugian materiil dari warga yang mendatangi kantor mereka. Rata-rata warga memilih untuk melakukan kroscek langsung ke kantor dinas sebelum menuruti permintaan pelaku. Meski demikian, potensi penyalahgunaan data pribadi tetap menjadi atensi serius pihak dinas.
Mansur secara tegas mengklarifikasi, Dinas Dukcapil sama sekali tidak memiliki kewenangan atau tupoksi dalam ranah administrasi keberangkatan maupun proses pelunasan ibadah haji. Urusan tersebut sepenuhnya berada di bawah otoritas Kementerian Agama.
“Yang jelas kami dari Dukcapil tidak pernah ada memberi pengumuman untuk datang ke Kantor Dukcapil,” imbunnya.
Ia mengimbau agar warga Kota Mataram tidak mudah tergiur atau takut saat menerima telepon yang mengatasnamakan instansi pemerintah, terutama jika percakapan mulai menjurus pada data keuangan.
Ia menegaskan, Dukcapil memiliki mekanisme surat menyurat resmi atau pengumuman melalui kanal media sosial resmi jika terdapat urusan administrasi, bukan melalui telepon personal yang meminta data perbankan.
“Jika ada yang mengaku dari Dukcapil dan meminta data atau nomor rekening, itu dipastikan penipuan. Jangan dilayani,” tegasnya.
Editor : Jelo Sangaji