LombokPost – Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kota Mataram yang baru, Isnan Purnama, langsung tancap gas dengan memperketat pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menyusul penutupan sejumlah dapur yang terbukti melanggar ketentuan, ia mewajibkan transparansi menu kepada publik dan memperingatkan seluruh mitra agar tidak bermain-main dengan anggaran.
Peringatan tegas itu disampaikan Isnan dalam pertemuan konsolidasi yang digelar BGN Kota Mataram bersama seluruh Kepala SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) se-Kota Mataram.
Pertemuan ini menjadi ajang evaluasi sekaligus konsolidasi pasca penutupan sejumlah dapur MBG yang tidak memenuhi petunjuk teknis pelaksanaan program.
Salah satu poin utama yang ditekankan Isnan adalah kewajiban transparansi menu kepada masyarakat. Ia meminta seluruh Kepala SPPG untuk secara aktif mempublikasikan informasi menu kepada publik.
"Kepala SPPG wajib mempublikasikan menunya di sosial media dan kepada penerima manfaat. Ini untuk memastikan masyarakat bisa ikut mengawasi," tegas Isnan, Rabu (11/3/2026).
Langkah ini dinilai penting untuk mendorong partisipasi publik dalam pengawasan program dan mencegah praktik penyajian menu minimalis yang tidak sesuai standar.
Tak hanya soal transparansi, Isnan juga menekankan pentingnya pemenuhan standar kualitas dalam setiap tahapan proses di dapur MBG.
Ia menegaskan bahwa seluruh mitra wajib memahami dan menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan, termasuk penerapan standar HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points).
"Mitra harus paham betul SOP MBG karena kita menerapkan standar HACCP untuk keamanan pangan. Prinsip HACCP itu menjaga kualitas bahan baku yang masuk ke dapur, mulai dari persortiran, pemilahan bahan baku, sampai proses pendistribusian ke penerima manfaat. Semua tahapan harus terjaga kualitasnya," jelas Isnan.
Standar HACCP tersebut mencakup seluruh rantai proses, mulai dari seleksi dan pemilahan bahan baku, pengolahan di dapur, hingga distribusi makanan ke tangan penerima manfaat dengan memastikan setiap tahapan bebas dari potensi bahaya yang dapat merugikan kesehatan.
Senada dengan itu, Kepala Regional BGN NTB, Eko Prasetyo, turut menegaskan pentingnya peran aktif Kepala SPPG dalam menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal di dapur.
Ia mengingatkan bahwa kelalaian dalam pengawasan bukan tidak mungkin akan berujung pada sanksi dari pimpinan BGN.
Eko juga mewajibkan Kepala SPPG untuk segera melaporkan setiap permasalahan yang ditemukan pada mitra atau dapur tempat ditugaskan melalui jalur resmi, yakni Koordinator Kecamatan (Korcam) dan Koordinator Wilayah (Korwil) masing-masing.
Isnan menegaskan, pelanggaran terhadap juknis dan penyalahgunaan anggaran tidak akan ditoleransi.
"Jangan coba-coba melanggar juknis atau bermain-main dengan anggaran. Jika tidak ingin dapurnya ditutup, patuhi aturan yang sudah ditetapkan," tegasnya.
Melalui konsolidasi ini, BGN Kota Mataram berharap seluruh mitra pelaksana semakin disiplin, transparan, dan menjaga kualitas demi memastikan manfaat program MBG benar-benar dirasakan secara optimal oleh masyarakat Kota Mataram.
Editor : Jelo Sangaji