LombokPost – DPRD Kota Mataram menyoroti lemahnya perencanaan pembangunan infrastruktur jalan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah gagalnya rencana pembebasan lahan ruas Jalan Batu Bolong–Nuraksa yang sebelumnya digadang-gadang menjadi solusi mengurai kemacetan di Jalan Gajah Mada.
Ketua Komisi 3 DPRD Kota Mataram Abd Rachman menilai, kegagalan tersebut menunjukkan proses perencanaan yang dilakukan pemerintah kota belum sepenuhnya matang sejak awal.
“Kalau terkait pembebasan ruas itu, saya dengarnya memang perencanaannya tidak maksimal. Sosialisasi kepada masyarakat belum dilakukan secara menyeluruh,” ujarnya, Rabu (18/2).
Padahal, kata dia, pembebasan lahan yang melibatkan masyarakat seharusnya diawali dengan komunikasi yang intensif dan kesepahaman sejak tahap perencanaan.
“Seharusnya perencanaan itu selesai dulu 100 persen, baru meminta anggaran. Jangan anggaran sudah disiapkan, tapi ternyata masih ada konflik atau ketidaksepakatan dengan masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi membuat anggaran yang sudah dialokasikan menjadi tidak terserap dan akhirnya kembali ke kas daerah.
“Ini kan akhirnya buang-buang perencanaan. Anggaran sudah dialokasikan untuk pembebasan lahan, tapi tidak bisa digunakan. Akhirnya harus dilakukan perubahan lagi dan berpotensi menjadi SILPA,” katanya.
Padahal pembangunan ruas jalan tersebut diharapkan menjadi solusi untuk mengurai kepadatan lalu lintas di Jalan Gajah Mada yang selama ini dikenal sebagai salah satu titik kemacetan utama.
“Tujuan pembebasan jalan itu kan untuk mengurai kemacetan. Tapi karena perencanaannya tidak berjalan sebagaimana yang direncanakan, akhirnya penguraian kemacetan juga tidak terjadi,” ujarnya.
Ia mengakui, kondisi kemacetan di Jalan Gajah Mada sudah semakin terasa, terutama pada jam-jam sibuk.
“Sekarang saja kalau lewat di jam pagi, siang, atau sore, kemacetannya bisa sampai beberapa kilometer. Ini sudah sangat terasa,” katanya.
Selain persoalan pembebasan lahan, DPRD juga menyoroti kebijakan pemerintah kota yang dinilai terlalu minim dalam memperbaiki ruas jalan setiap tahun anggaran.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur seharusnya memiliki skala prioritas yang jelas agar tidak berjalan stagnan.
“Kalau dalam satu tahun kita bisa menyelesaikan sepuluh ruas jalan, kenapa harus satu? Kalau bisa seratus ruas jalan, kenapa harus satu?” ujarnya.
Ia menegaskan, penentuan prioritas pembangunan menjadi kunci agar masalah infrastruktur di Kota Mataram bisa diselesaikan secara bertahap dan terukur.
“Fokuskan saja anggaran itu. Tentukan mana yang mau diselesaikan tahun ini, mana tahun depan. Jangan dipukul rata semua, nanti hasilnya juga rata-rata,” katanya.
Meski demikian, ia mengakui kondisi infrastruktur jalan di beberapa wilayah Kota Mataram sebenarnya sudah cukup baik, terutama berkat perhatian anggota dewan melalui aspirasi dan program pembangunan lingkungan.
Namun demikian, ia mengingatkan persoalan infrastruktur kota tidak hanya soal jalan.
“Kalau jalan mungkin sudah banyak diperbaiki. Tapi coba lihat drainase, persoalan sampah, saluran air saat hujan. Itu juga harus menjadi perhatian serius,” ujarnya.
DPRD berharap pemerintah kota dapat mematangkan perencanaan pembangunan infrastruktur, terutama yang berkaitan langsung dengan masyarakat seperti pembebasan lahan.
“Kalau komunikasi dengan masyarakat dilakukan sejak awal dengan baik, ketika eksekusi dijalankan seharusnya tidak ada masalah,” pungkasnya.