LombokPost – Fenomena maraknya peminta di sejumlah titik kembali menjadi perhatian. Keberadaan mereka sempat menjadi sorotan, saat penghujung Ramadan lalu mereka terlihat berkeliaran di pinggir jalan, lampu merah, pusat keramaian, hingga area wisata.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Mataram Haris Maulana, menilai persoalan ini bukan hal sederhana. Menurutnya, posisi Mataram sebagai ibu kota provinsi membuat persoalan sosial menjadi lebih kompleks dan tidak selalu bisa dilihat secara hitam putih.
“Ini memang agak ambigu. Karena Mataram ini pusat kota dan ibu kota provinsi, jadi pergerakan orang juga tinggi,” ujarnya, Minggu (29/3).
Baca Juga: Iran Izinkan 20 Kapal Tanker Pakistan Melintas di Selat Hormuz
Haris menjelaskan, tidak semua peminta yang muncul merupakan warga lokal. Mobilitas penduduk dari luar daerah turut memengaruhi dinamika sosial di perkotaan, termasuk munculnya aktivitas meminta-minta di ruang publik.
“Kadang kita juga tidak bisa memastikan mereka dari mana. Ini yang membuat penanganannya tidak bisa hanya pendekatan biasa,” katanya.
Meski demikian, ia menegaskan persoalan ini tetap menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus ditangani secara serius. Khususnya oleh dinas teknis yang membidangi urusan sosial.
Menurutnya, kehadiran kepala dinas yang baru diharapkan dapat menjadi momentum untuk menyusun langkah yang lebih terarah dalam menangani persoalan tersebut. “Ini juga jadi PR bagi kadis yang baru. Kita dorong supaya mulai menyusun strategi penanganan yang lebih konkret,” tegas politisi Golkar itu.
Haris menekankan, penanganan tidak cukup hanya dengan penertiban di lapangan. Lebih dari itu, perlu pendekatan yang menyentuh akar persoalan, seperti pemberdayaan dan pemberian alternatif pekerjaan bagi kelompok rentan.
“Kita coba arahkan ke motivasi pekerjaan. Jadi bukan sekadar ditertibkan, tapi juga diberikan solusi,” tekannya.
Ia juga mengingatkan, persoalan sosial seperti ini membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Tidak hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat.
Menurutnya, kepekaan sosial dan partisipasi publik tetap menjadi kunci dalam menjaga wajah kota sebagai kota yang tertib dan nyaman. “Ini persoalan bersama. Pemerintah tentu punya peran, tapi masyarakat juga perlu ikut peduli,” pungkasnya.