LombokPost — Persoalan kebersihan di tingkat kelurahan kembali mencuat. Kondisi di Kelurahan Monjok menjadi sorotan setelah muncul laporan terkait buruknya pengelolaan sampah, lemahnya struktur pemerintahan, hingga program gotong royong yang dinilai tidak berjalan efektif.
Anggota Komisi III DPRD Kota Mataram Ismul Hidayat, menilai persoalan ini bukan sekadar masalah teknis, tetapi mencerminkan belum terintegrasinya penanganan di tingkat bawah. “Transit pengangkutan sampah tidak dilakukan di kantor kelurahan, sementara solusi terkait lokasi TPS juga belum jelas,” kritiknya, Minggu (5/4).
Ia menegaskan, ketidakjelasan titik pembuangan sementara (TPS) membuat penanganan sampah di lingkungan kelurahan menjadi tidak terarah. Kondisi ini berpotensi memicu penumpukan sampah di ruang-ruang publik.
Di sisi lain, Ismul juga menyoroti kekosongan jabatan lurah di Kelurahan Monjok yang hingga kini masih diisi oleh pelaksana tugas (plt). Menurutnya, kondisi tersebut berdampak langsung pada efektivitas pelayanan dan pengambilan kebijakan di tingkat kelurahan.
Baca Juga: Persit Wira Bhakti Siap Pikat Jakarta dengan Wastra Lombok
“Lurah kosong, masih plt camat. Begitu susah SDM untuk mengisi posisi lurah di Kota Mataram,” katanya.
Tak hanya itu, program gotong royong yang selama ini digaungkan pemerintah juga ikut dikritik. Ismul menilai, gerakan tersebut belum berjalan secara sistematis dan hanya bersifat seremonial.
“Gotong royong yang dicanangkan ASN ini terkesan hanya ABS, belum terintegrasi sampai ke tingkat OPD maupun kelurahan,” tegasnya.
Menurutnya, persoalan kebersihan tidak bisa diselesaikan secara parsial. Dibutuhkan koordinasi lintas sektor, mulai dari kelurahan, kecamatan, hingga organisasi perangkat daerah (OPD), agar penanganannya lebih terukur dan berkelanjutan.
Ia pun mendorong pemerintah kota untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh. Terutama dalam memastikan ketersediaan TPS, penguatan struktur pemerintahan di tingkat kelurahan, serta integrasi program kebersihan yang benar-benar menyentuh masyarakat.
“Kalau tidak ditangani serius, masalah seperti ini akan terus berulang dan menjadi wajah pelayanan publik kita di tingkat paling bawah,” pungkasnya. (zad/r9)
Baca Juga: 6 Kasus Kekerasan Anak di Mataram Tuntas, DP3A Ungkap Modus
Editor : Lalu Mohammad Zaenudin