LombokPost — Upaya efisiensi anggaran yang dijalankan Pemerintah Kota Mataram perlahan melampaui batas kebijakan administratif. Kebijakan ini tumbuh menjadi kebiasaan baru—sebuah gaya hidup—di kalangan aparatur sipil negara (ASN).
Pagi itu, Rabu (8/4), suasana di Kantor Wali Kota Mataram terasa berbeda. Di bawah langit cerah, aktivitas tak lagi didominasi kendaraan dinas yang hilir mudik.
Sejumlah ASN datang dengan sepeda, sebagian lain berbagi kendaraan, dan tak sedikit yang memilih menggunakan transportasi umum. Langkah-langkah sederhana ini bukan tanpa makna.
Selain menekan pengeluaran operasional, kebiasaan tersebut membangun kesadaran kolektif bahwa efisiensi bisa dimulai dari hal kecil—dari cara berangkat kerja, hingga cara berkoordinasi.
Baca Juga: Intip Kesiapan Atlet Sepak Takraw dari 10 Kabupaten/Kota Jelang Porprov NTB 2026
Kantor Wali Kota pun bertransformasi menjadi lebih dari sekadar pusat administrasi. Lokasi ini menjadi titik temu.
Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) berkumpul, menyatukan langkah sebelum menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Mataram. Dua unit angkutan umum yang disiapkan Dinas Perhubungan Kota Mataram tampak terisi.
Di dalamnya, Sekda Kota Mataram Lalu Alwan Basri duduk berdampingan dengan para kepala dinas. Antara lain Kepala Dinas PUPR Lale Widiahning, Kepala Dinas Pariwisata Cahya Samudra, Kepala Dinas Dukcapil Mansur, Direktur RSUD H Moh. Ruslan, dr. Eka Nurhayati, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Irwansyah, hingga Camat Sekarbela Arief Satriawan.
Mereka berangkat bersama menuju Kantor DPRD Kota Mataram di kawasan Jempong Baru, Lingkar Selatan. “Tadi setelah rapat koordinasi dengan sejumlah OPD, kita memutuskan untuk berangkat bersama-sama menggunakan angkutan umum menuju Lingkar Selatan,” ujar Alwan, kemarin (8/4).
Agenda yang dihadiri mencakup Penutupan Masa Sidang II Tahun 2025–2026, Pembukaan Masa Sidang III Tahun 2025–2026, Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026, hingga penyampaian tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) hak inisiatif DPRD.
Baca Juga: Propemperda 2026 Disahkan, Tiga Raperda Inisiatif Siap Dibahas
Namun, di balik agenda formal tersebut, terselip pesan yang lebih substansial. Perjalanan bersama itu menjadi simbol perubahan cara pandang.
Bahwa efisiensi bukan sekadar penghematan angka dalam dokumen anggaran, melainkan praktik sehari-hari yang mencerminkan tanggung jawab.
Pendekatan ini juga dinilai memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah.
“Dalam satu kendaraan, ruang diskusi terbuka, komunikasi mengalir lebih cair, dan jarak antarlembaga terasa semakin dekat,” ucapnya.
Di tengah tekanan global yang menuntut ketangkasan dan adaptasi, Pemerintah Kota Mataram memilih jalan yang membumi. Efisiensi diterjemahkan menjadi tindakan nyata, sederhana, terukur, dan konsisten.
Barangkali ini bukan perubahan besar yang langsung terasa. Namun dari langkah-langkah kecil itulah, wajah baru birokrasi mulai terbentuk: lebih hemat, lebih sadar, dan lebih terhubung. (adv/zad/r9)
Baca Juga: Timnas Futsal Indonesia Tantang Vietnam di ASEAN Futsal Championship 2026
Editor : Lalu Mohammad Zaenudin