LombokPost - Persoalan penumpukan sampah di depan Kantor Lurah Monjok kembali disoroti. Anggota DPRD Kota Mataram Dapil Selaparang Ismul Hidayat, menyesalkan hingga kini persoalan tersebut belum juga ditangani.
Persoalan berlarut ditekankan sebagai masalah teknis berlarut, dan lemahnya tata kelola pelayanan publik di tingkat kelurahan. “Ini bukan sekadar soal sampah menumpuk, tapi menunjukkan ada sistem yang tidak berjalan dengan baik,” tegas Ismul, Selasa (14/4).
Ia mengungkapkan persoalan ini sempat dikritiknya beberapa waktu lalu. Tapi sampai saat ini, seperti mati kutu, persoalan ini tak kunjung tertangani.
Ia kembali mengungkapkan, terdapat tiga persoalan utama yang saling berkaitan.
Pertama, tidak adanya kejelasan sistem transit pengangkutan sampah di tingkat kelurahan.
Sampah yang dibawa operator justru menumpuk di sekitar kantor lurah tanpa kepastian kapan akan diangkut oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH). “Kalau titik transit tidak jelas, ya akhirnya menumpuk seperti ini. Ini bukan kejadian satu hari, tapi sudah berulang,” sesalnya.
Kedua, Ismul menyoroti kekosongan jabatan lurah yang saat ini masih diisi pelaksana tugas (Plt). Menurutnya, kondisi ini berpengaruh terhadap lemahnya kontrol dan pengambilan keputusan di lapangan.
“Ketika lurah definitif tidak ada, koordinasi jadi tidak maksimal. Ini berdampak langsung pada pelayanan ke masyarakat,” katanya.
Ketiga, ia menilai program gotong royong yang selama ini digaungkan pemerintah belum berjalan efektif. Aktivitas tersebut, menurutnya, masih bersifat seremonial dan belum terintegrasi secara sistematis hingga ke level kelurahan.
“Gotong-royong jangan hanya jadi kegiatan simbolik. Harus ada sistem, jadwal, dan tanggung jawab yang jelas. Kalau tidak, hasilnya seperti ini, sampah tetap menumpuk,” kritiknya.
Ismul juga menyoroti dampak langsung yang dirasakan masyarakat. Selain mengganggu estetika lingkungan, tumpukan sampah di area kantor pelayanan publik dinilai mencederai wajah birokrasi.
“Ini kantor lurah, garda terdepan pelayanan masyarakat. Kalau di depan kantor saja sudah seperti ini, bagaimana masyarakat mau percaya pada kualitas pelayanan?” katanya.
Lebih jauh, ia mengingatkan agar pemerintah kota tidak menganggap persoalan ini sebagai hal kecil. Menurutnya, persoalan sampah adalah indikator dasar dari kualitas manajemen kota.
Baca Juga: Camat Ampenan hingga Lurah Monjok Bakal Definitif, BKPSDM Mataram Kebut Proses Mutasi!
“Jangan sampai kita bicara program besar, tapi urusan paling mendasar seperti sampah saja tidak selesai,” tegasnya.
Ia pun mendorong pemkot segera melakukan evaluasi menyeluruh, mulai dari sistem pengangkutan, kejelasan titik transit, hingga penguatan kelembagaan di tingkat kelurahan. “Harus ada langkah konkret. Bukan hanya reaktif saat viral, tapi dibenahi sistemnya dari hulu ke hilir,” pungkasnya. (zad/r9)
Editor : Lalu Mohammad Zaenudin