LombokPost — Program pembangunan tangki septik individu yang digencarkan sejak 2018 kini mulai menyisakan pekerjaan rumah baru. Banyak instalasi yang telah terbangun, tetapi belum diikuti dengan pengelolaan lanjutan, terutama penyedotan lumpur tinja secara berkala.
“Kondisi ini berpotensi menimbulkan persoalan sanitasi baru jika tidak segera ditangani,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram Lale Widiahning, Rabu (22/4).
Pihaknya mendorong percepatan layanan sedot tinja. Khususnya bagi masyarakat penerima bantuan tangki septik individu periode 2018–2023.
Diakui pembangunan infrastruktur sanitasi selama ini belum sepenuhnya diiringi dengan kesadaran pengelolaan. “Selama ini fokus kita banyak pada pembangunan. Sekarang kita masuk ke tahap berikutnya, memastikan tangki septik itu tetap berfungsi dan tidak menimbulkan masalah,” ujarnya.
Ia mengingatkan, tanpa penyedotan berkala, tangki septik berisiko meluap dan mencemari lingkungan. Terutama di kawasan padat penduduk.
“Kalau ini tidak ditangani, dampaknya bisa ke kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Ini yang kita antisipasi sejak sekarang,” tegasnya.
Upaya tersebut mulai dilakukan melalui sosialisasi dan rapat koordinasi. Melibatkan kelurahan serta Tim Pelaksana Swakelola Kelompok Swadaya Masyarakat (TPS-KSM).
Pendataan ulang terhadap warga penerima bantuan menjadi langkah awal. “Supaya layanan benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan,” tegasnya.
Kepala Bidang Tata Ruang PUPR Kota Mataram Budi Mulyono, menyebut tantangan utama bukan pada ketersediaan program, tetapi implementasi di lapangan. “Banyak masyarakat belum melihat ini sebagai kebutuhan rutin. Padahal sanitasi itu bukan sekali bangun selesai, tapi harus dikelola terus,” ujarnya.
Menurutnya, pendekatan melalui kelurahan dan KSM menjadi penting untuk menjangkau masyarakat secara langsung. Sekaligus langkah membangun kesadaran.
Baca Juga: Perangi Data Ganda, 1.200 Petugas Kini Wajib KTP Digital Demi Bansos Akurat
PUPR menargetkan layanan ini bisa menjangkau warga berpenghasilan rendah sebagai kelompok prioritas. Namun, di balik itu, ada pesan lebih luas, persoalan sanitasi tidak bisa lagi dipandang sebagai isu pinggiran.
“Jika tidak dikelola sejak awal, infrastruktur yang dibangun justru berpotensi menjadi sumber masalah baru,” ujarnya. (zad/r9)
Editor : Lalu Mohammad Zaenudin