LombokPost — Momentum peringatan Milad ke-24 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi ajang refleksi mendalam bagi arah gerakan politik partai di Ibu Kota Provinsi NTB. Ketua Fraksi PKS Kota Mataram, Ismul Hidayat, menegaskan bahwa pada usia ke-24 ini, PKS ingin memperkuat pergeseran orientasi dari sekadar pelayanan menjadi gerakan pemberdayaan masyarakat yang konkret dan berkelanjutan.
Fokus utama yang diusung adalah penguatan sektor ekonomi guna menciptakan kemandirian warga di tengah tantangan zaman yang kian dinamis.
Bukan Sekadar Bantuan, Tapi Kemandirian
Ismul, yang juga menjabat sebagai Ketua MPD PKS Kota Mataram, menilai bahwa pendekatan bantuan sosial semata tidak lagi cukup untuk menjawab kebutuhan masyarakat saat ini. Warga membutuhkan stimulan agar mampu berdiri secara mandiri di atas kaki sendiri.
“Selamat Milad ke-24 PKS. Ini bukan sekadar perayaan, tapi momentum pergeseran. Tantangan warga saat ini harus dijawab dengan pemberdayaan, agar mereka tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi mampu menjadi penggerak ekonomi,” ujar Ismul, Minggu (26/4).
Dorong Ekosistem Ekonomi dalam LKPJ
Visi pemberdayaan ini juga dituangkan dalam sikap politik Fraksi PKS saat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pemerintah daerah. PKS mendorong Pemerintah Kota Mataram untuk tidak lagi hanya fokus pada program jangka pendek, melainkan pada penciptaan ekosistem ekonomi yang memungkinkan warga tumbuh mandiri.
Program yang dimaksud mencakup penguatan kapasitas usaha, perluasan akses pasar, hingga jaminan keberlanjutan ekonomi bagi para pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM).
Fokus pada Sektor Produktif Masyarakat
Baca Juga: Pelepasan 393 Jemaah Haji Kloter 5 Mataram: Wali Kota Minta Fokus Ibadah dan Jaga Kekompakan
Di lapangan, PKS mulai mengimplementasikan pendekatan ini melalui dukungan terhadap sektor-sektor produktif berbasis komunitas. Mulai dari pelatihan budidaya hingga penguatan usaha kolektif yang melibatkan warga secara langsung.
Keterlibatan masyarakat dalam aktivitas ekonomi produktif dinilai menjadi kunci utama dalam mengurangi angka ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi keluarga.
Menciptakan Ekosistem Berkelanjutan
Ismul menegaskan bahwa peran pemerintah daerah ke depan harus lebih diarahkan pada peran fasilitator. Pemerintah diharapkan mampu menciptakan iklim usaha yang sehat bagi masyarakat untuk bergerak, berproduksi, dan berkembang.
“Yang kita dorong bukan hanya soal kucuran bantuan, tapi bagaimana masyarakat bisa bergerak secara mandiri dan berkelanjutan. Itulah esensi pemberdayaan yang sebenarnya,” pungkasnya. (zad/r9)
Editor : Lalu Mohammad Zaenudin