LombokPost – Identitas Kependudukan Digital (IKD) kini tak lagi sekadar menjadi pengganti KTP elektronik. Pemerintah mulai mendorong IKD sebagai pintu masuk layanan publik terpadu.
Transformasi layanan digital itu kini terus dipercepat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan yang lebih praktis dan terintegrasi.
“Kini IKD juga telah terhubung dengan BPJS, perbankan, data kepegawaian hingga akses Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),” terang Sekretaris Dinas Dukcapil Kota Mataram Lalu Ahmad Gunadi, Senin (18/5).
Ini hanya langkah awal dari transformasi integrasi data kependudukan digital. Pada akhirnya seluruh data pribadi warga nantinya akan terhubung dalam satu sistem melalui IKD.
“Di IKD semua data pribadi sudah terekam. Misalnya ingin melihat NPWP bisa langsung diakses,” ujarnya.
Menurutnya, integrasi tersebut akan memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai kebutuhan administrasi. Tanpa harus membawa banyak dokumen fisik.
“Ke depan layanan publik memang diarahkan semakin digital dan terintegrasi,” tekannya.
Saat ini, sekitar 6 ribu warga Kota Mataram telah mengaktifkan IKD. Jumlah itu diperkirakan terus bertambah karena pemerintah pusat menargetkan cakupan aktivasi mencapai 20 persen dari total wajib KTP elektronik.
Di kota sendiri, target tersebut setara sekitar 60 ribu warga. Untuk mengejar capaian itu, Dukcapil aktif turun ke kecamatan hingga menggandeng Dinas Sosial dan para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
Baca Juga: Rutin Tiap Tahun, Ketua DPC Gerindra Abd Rachman Sebar Sapi dan Kambing Kurban ke 6 Kecamatan
Percepatan aktivasi IKD juga didorong penerapan bantuan sosial digital. Kota Mataram menjadi salah satu daerah uji coba program tersebut sehingga penerima bansos diarahkan menggunakan IKD.
“Semua penerima bantuan sosial nantinya harus mengaktifkan IKD,” jelasnya.
Gunadi memastikan sistem keamanan IKD telah menggunakan standar nasional dari Kementerian Dalam Negeri. Karena itu, masyarakat diminta tidak ragu mulai beralih menggunakan layanan digital tersebut.
“Secara teknis keamanan sistem sudah memadai dan menggunakan standar dari Kemendagri,” katanya.
Ia optimistis penggunaan IKD akan terus meningkat. “Seiring semakin luas layanan yang terkoneksi dalam satu aplikasi digital,” ujarnya.
Editor : Lalu Mohammad ZaenudinSumber : Liputan Berita Lombok Post