Inspektorat Kota Mataram mengingatkan agar aparat pemerintah mulai dari kecamatan, kelurahan, hingga lingkungan tak mengambil keuntungan dari penyaluran bansos ini.
"Aparat kelurahan, lingkungan atau kecamatan, harus menjaga integritas. Kami bersama Ombudsman akan mengawasi," kata Inspektur Kota Mataram HL Alwan Basri.
Ia menegaskan, bansos berupa sembako dan uang tunai memang bukan menjadi ranah pihaknya. Namun ketika itu menyangkut keterlibatan aparat pemerintah, maka Inspektorat berkewajiban mengawasi.
Misalnya ketika ada aparat pemerintah mengarahkan warga mengambil sembako di agen atau e-warong tertentu atas iming-iming imbalan pemilik e-warong. Atau bisa juga aparat pemerintah memiliki modus sebagai suplier atau penyedia barang.
"Artinya ketika ada indikasi ini, investigasi dari Ombudsman akan kami perdalam lagi. Siapa yang berperan di kecamatan, kelurahan, atau lingkungan," tegasnya.
Alwan mengingatkan terkait masalah bansos ini justru peran aparat kecamatan, kelurahan dan lingkungan memastikan penyalurannya sesuai aturan. Tidak kemudian mengambil keuntungan dari bansos ini.
Untuk menjaga integritas aparat pemerintah di lingkup Pemkot Mataram, Inspektorat akan berkomunikasi dengan Ombudsman. "Peran aparat seperti apa dan siapa yang paling berperan nanti kami lihat," tandasnya.
Dinas Sosial
Data dari Dinas Sosial Kota Mataram total ada 24.759 keluarga penerima manfaat di Kota Mataram yang menerima BPNT. Warga penerima BPNT sudah mulai menerima bantuan berupa sembako seperti beras, telur dan buah sejak akhir Maret.
"Awal April nanti giliran KPM penerima PKH yang akan menerima bantuan," terang Kabid Linjamsos Dinas Sosial Kota Mataram Leni Oktavia.
Namun khusus PKH, bantuan yang diterima berbentuk uang tunai. Besarannya disesuaikan dengan program yang diterima.
Ditanya terkait pendamping BPNT atau PKH yang merangkap jadi agen penyalur atau e-warong, Leni menegaskan hal ini sudah tidak terjadi lagi di Kota Mataram. Karena pendamping sudah menandatangani surat pernyataan bermaterai. Mereka diminta memilih menjadi pendamping atau penyalur.
"Alhamdulillah tidak ada lagi pendamping BPNT yang rangkap jadi agen. Tapi, ada satu orang yang memilih mundur jadi pendamping karena jadi agen," ucapnya.
Sebelumnya, ada temuan kepala lingkungan yang merangkap jadi pendamping BPNT sekaligus merangkap jadi agen penyalur bansos. Setelah dikumpulkan bersama pendamping lain, ia akhirnya mundur dan memilih salah satu karena hal tersebut ditegaskan menyalahi aturan. (ton/r3) Editor : Administrator