Pengecekan dapat dilakukan dengan mengetikan 'DPRD Kota Mataram' di kolom pencarian google. Saat pilihan diarahkan ke URL 'Sekretariat DPRD - Kota Mataram', peselancar dunia maya diarahkan ke situs judi online tersebut.
Pengecekan bisa juga dengan mengetik :'https://web.mataramkota.go.id/sekretariat-dprd judi selot'. Terkait peretasan itu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram I Nyoman Suwandiasa tak menampik.
"Iya (benar), kemarin juga ada beberapa situs pemerintah yang diretas. Tapi sudah dipulihkan lagi," kata Suwandiasa dihubungi Lombok Post, Minggu (10/9).
Pihaknya akan memberikan pendampingan pada pengelola situs DPRD Kota Mataram untuk melakukan pemulihan. Sembari itu, memantau situs lain yang kemungkinan diincar peretas.
"Semenjak ribuan situs judi online di take down oleh Kemenkominfo, mereka (pembuat situs judi online, Red) mulai menyerang situs-situs pemerintah," jelasnya.
Suwandiasa tak ingin menyebut peretasan ke banyak situs pemerintah sebagai serangan balik akibat pemblokiran. Hanya saja, apapun bentuk peretasan akan segera dipulihkan.
"Memang perkembangan dunia digital, membuat banyak orang saat ini mudah membuat aplikasi (termasuk judi online). Sehingga kalau di take down satu, muncul yang lain," paparnya.
Kondisi dunia digital saat ini memang tengah rentan. Setiap orang dengan mudah mempelajari bagaimana membuat aplikasi dan melakukan deface. Memperluas promosi aplikasi yang dibuatnya.
"Termasuk dengan (melakukan deface) situs pemerintah karena mungkin mereka menganggap situs tersebut banyak dikunjungi," paparnya.
Suwandiasa mengatakan, sebelumnya juga banyak situs kementerian yang tumbang oleh aksi deface atau mengganti tampilan antar muka dengan judi online. "Nanti kita asistensi. Setiap OPD sudah punya operator atau pranata komputer. Bagaimana cara memulihkan situs dari serangan siber," ujarnya.
Peretasan itu bisa dipulihkan dengan cepat. Tim IT di setiap OPD telah dibekali pengetahuan cara penanganan. "Jika nanti memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi, akan dibantu oleh Badan Siber dan Sandi Negara. Kita telah menjalin kerja sama," terangnya.
Situs judi online saat ini tengah mewabah. Masuk ke semua lini dan berupaya menarik minat banyak orang bergabung.
"Saya kira di sini tidak lepas dari hukum pasar, ada supply and demand. Pasar besar (judi online) ini kemudian direspons para pelaku," ulasnya.
Situs judi online terus mewabah. Namun pemerintah ditegaskan tidak tinggal diam. "Kami take down satu, mereka kembali datang dalam bentuk yang lain lagi," ujarnya.
Selain langkah take down, menghentikan wabah judi online dapat dilakukan dengan menurunkan minat pasar judi. Penurunan pasar terjadi manakala masyarakat menyadari situs tersebut dapat dirancang hasilnya untuk memenangkan bandar.
"Kuncinya adalah literasi digital," tekannya.
Di satu sisi perkembangan teknologi menghadirkan kemudahan bagi masyarakat. Tetapi di sisi lain, teknologi dapat mendatangkan bahaya yang besar bagi siapa saja.
"Dunia digital seperti mata pisau, yang memiliki sisi positif dan negatif sama tajamnya," pungkasnya.
Meracuni Anak-anak di Ibu Kota
Suatu ketika seorang ibu di Kota Mataram dibuat kebingungan. Tabung gasnya satu persatu lenyap dari dapurnya.
Ia merasa tidak pernah lupa menaruh barang sepenting dan sebesar tabung gas. Terlebih posisinya juga tidak pernah berpindah dari dapur.
Kisah ini diceritakan ulang oleh Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Mataram Joko Jumadi, ketika dihubungi Lombok Post. "Jadi ibu itu dibuat bingung, ke mana tabung gasnya," tuturnya.
Seisi rumah tidak ada yang tahu. Juga tidak ada yang mengaku telah memindahkan tabung gas itu. Dugaan pun mengarah ada pencuri menyelinap ke dapur.
"Tapi, pencuri apa yang hanya mengambil tabung gas," ujarnya.
Ibu itu punya seorang anak laki-laki. Usianya sekitar 17 tahun. Saat menanyakan benda-benda di dalam rumah seperti tabung gas ke mana, anak itu tak pernah menjawab dengan jelas. Tangannya saban hari sibuk memainkan smartphone dengan teman-temannya.
"Ibu tersebut tidak pernah tahu apa yang dilakukan anak itu dengan teman-temannya di smartphonenya," tuturnya.
Kecurigaan mulai muncul anak itu yang mencuri benda-benda di dalam rumah. Sebab tidak hanya tabung gas yang hilang, tetapi benda-benda dalam rumah yang lain. Hingga puncaknya anak itu menggadaikan motornya.
"Pada kasus yang lain, bahkan ada yang menggadaikan mobil," imbuhnya.
Usut punya usut, anak itu ternyata kecanduan judi online. "Tepatnya judi slot," bebernya.
Uang hasil menggadaikan isi rumah digunakan top up judi slot. Anak itu terbuai dengan kemenangan-kemenangan kecil yang disetting di setiap aplikasi judi online. Sedangkan kekalahan besar tak dipedulikan karena menilai itu hanya kesialan sesaat saja.
Hasrat menang itulah yang 'meracuni' si anak mencoba lagi dan lagi. Pada akhirnya, ia tak pernah peduli pada penjelasan logis aplikasi judi slot bisa dirancang memberi kemenangan sesaat dan kekalahan berkali-kali.
"Padahal hasil (drawing) di judi slot itu sudah disetting," ujarnya.
LPA Kota Mataram telah menangani sejumlah kasus pencurian yang dilakukan oleh anak-anak. Setelah didalami, anak-anak itu mengaku kecanduan judi slot. "Kasus pencurian yang dilakukan anak-anak itu kalau tidak untuk narkoba ya judi online," ungkapnya.
Kecanduan judi online sangat erat kaitannya dengan mental atau kejiwaan seseorang. Khayalan dan fantasi kemenangan menjadi pemicu terus mencoba berulang-ulang.
"Karena ini kejiwaan, maka sulit disembuhkan. Cara yang bisa ditempuh adalah membawa mereka ke psikiater," jelasnya.
Namun upaya penyembuhan bakal menghadapi situasi lebih berat bila lingkungan anak masih terkontaminasi judi online. "Kalau teman-temannya bermain judi slot, pasti ikut lagi. Apalagi ada teman-temanya yang lebih dewasa," paparnya.
Awal mula seorang anak terjebak judi online selalu memperlihatkan pola yang sama. Diawali dari main kecil-kecilan dan mendapat kemenangan. "Akhirnya berani main dengan taruhan lebih besar lagi," ulasnya.
Hanya saja, pihaknya masih kesulitan menghimpun data kasus anak yang teracuni judi online. Hal ini karena kebanyakan pihak keluarga memilih menutup kasusnya.
"Orang tua tidak mau terbuka. Memilih untuk menyembunyikan kasus karena menganggap itu aib," paparnya.
Kesulitan penghimpunan data itu yang membuat penanganan secara kolektif belum bisa diupayakan. "Jadi kita juga belum bisa bilang apakah kasusnya darurat atau tidak," katanya.
Beberapa kasus yang ditangani LPA memperlihatkan, anak yang terjerat judi online dibebaskan menggunakan smartphone oleh orang tuanya. Tidak ada pengawasan atau bimbingan konten yang diakses.
"Paparan seperti pornografi, judi, kekerasan seksual itu menjadi rentan karena orang tua tidak mengawasi," ujarnya.
Sementara sekolah punya ruang terbatas dalam pembentukan karakter anak didiknya. Tidak bisa mengakses smartphone anak didik karena menjadi ranah privat.
"Kalau itu dilakukan bisa melanggar ranah privat anak-anak, jadi ini jadi problem. Sehingga orang tua yang seharunya melakukan pengawasan secara maksimal," tegasnya.
Wacana Pajak dari Judi Online
Pada kesempatan itu, Joko juga mengkritik wacana memungut pajak dari judi online. Pria berlatar belakang lawyer itu melihat, tidak ada solusi yang bisa diperoleh dari ide itu.
Teror judi online menyerang generasi muda bakal semakin besar. "Malah kalau dalam konteks pengawasan seperti menyiapkan satu pulau untuk berjudi, seperti halnya di Singapura atau Macau, saya lebih setuju daripada tarik pajak dari judi online ini," katanya.
Sisi pengawasan bahaya judi online bagi generasi muda tidak bisa diatasi dengan pajak judi online. "Kita menghadapi situasi ancaman ribuan situs online menjerat generasi muda, tidak bisa diatasi dengan pajak," tegasnya.
Pengamat Kebijakan Publik Pemerintah Dr Muhammad Ali mengatakan, pemerintah semestinya mengutamakan tanggung jawab kebangsaan di atas pragmatisme ekonomi. Hal ini menanggapi ide yang dilontarkan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR, di Jakarta.
"Sebaiknya pemerintah melaksanakan tanggung jawab moral sesuai pedoman Pancasila," katanya.
Antara lain dengan terus konsisten memberantas judi online. Sehingga tidak leluasa meracuni anak bangsa. "Jangan membuat kebijakan-kebijakan munkar," cetus dosen di Universitas Muhammad Mataram ini.
Ia mengatakan ide itu berpotensi membuka ruang mudarat besar. Ada konteks keindonesiaan yang mesti dijaga dan dipertahankan sebagai identitas negeri. Sehingga wacana seperti itu hanya memicu pertanyaan tentang komitmen pejabat dalam menjalankan amanat pemerintahan sesuai pedoman Pancasila.
"Mohon juga langkah-langkah seperti ini dikaji secara seksama, lebih baik mengagendakan kebijakan-kebijakan yang baik bagi masa depan Indonesia," pesannya. (*)
Editor : Redaksi Lombok Post