Lima tahun mengabdi, Dr H Zulkieflimansyah, SE., M.Sc dan Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd membawa Provinsi NTB keluar dari berbagai kesulitan. Sejumlah kebijakan yang dilakukan membuahkan prestasi yang dibuktikan dengan penghargaan.
……………………………
DIAWALI masa sulit tahun 2018. Yakni musibah gempa bumi yang hampir melumpuhkan berbagai sendi kehidupan masyarakat, khususnya di Pulau Lombok dan sebagian Pulau Sumbawa. Awal yang sulit tersebut ternyata menjadi awal kebangkitan berbagai sektor.
Pemprov NTB bersama pemerintah pusat dan masyarakat bahu membahu saling bantu untuk segera keluar dari musibah tersebut. Dan akhirnya secara perlahan, kehidupan masyarakat kembali tertata dan sejumlah sektor yang sebelumnya terpuruk bergerak maju.
Namun musibah itu belum selesai. Setelah persoalan dampak gempa secara umum bisa diatasi, muncul Pandemi Covid-19 yang secara spontan menghentikan berbagai aktivitas ekonomi masyarakat.
Dua musibah besar di awal pengabdian Bang Zul-Umi Rohmi ini ternyata berubah menjadi momen untuk bangkit bersama. Hal ini terbukti bahwa Provinsi NTB yang dipimpin Bang Zul-Umi Rohmi mendapatkan penghargaan.
Gubernur Bang Zul dinobatkan sebagai Governor of Good Governance dalam ajang Moeslim Choice Award. Karena mampu membawa Provinsi NTB bangkit dari dua bencana sekaligus. Yakni gempa bumi dan Pandemi Covid-19. Keberhasilan ini dilihat dari pertumbuhan perekonomian NTB yang dinilai sangat baik.
Selain itu, saat itu inflasi di NTB dinilai cukup terkendali. “Gubernur NTB mendapatkan penghargaan sebagai Governor of Good Governance atas prestasinya memimpin NTB melewati dua bencana, gempa bumi dan Pandemi Covid-12, serta mampu membawa pertumbuhan perekonomian dengan baik," kata Usman Rizal perwakilan Moeslim Choice Award.
Selain itu, apresiasi atas kinerja Bang Zul-Umi Rohmi juga diberikan Kementerian Dalam Negeri. Pemprov NTB meraih penghargaan sebagai provinsi terinovatif pada ajang Innovatif Government Award (IGA). Penghargaan diterima Gubernur Bang Zul yang diserahkan Mendagri RI Muhammad Tito Karnavian.
“Terima kasih atas doa dan dukungan masyarakat semuanya. Alhamdulillah,” kata Gubernur Bang Zul.
Penganugerahan ini merupakan penilaian dan apresiasi pemerintah pusat terhadap semangat dan keberhasilan pemerintah daerah dalam penyelengaraan pemerintahan daerah dengan cara-cara inovatif. Dalam bidang pengelolaan sumber daya air, Provinsi NTB juga menerima lima penghargaan nasional sekaligus dari Kementerian PUPR. Gubernur Bang Zul juga menerima penghargaan Upakarya Wanua Nugraha dari Kementerian Dalam Negeri.
Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada kepala daerah yang dinilai berprestasi melakukan pembinaan untuk Desa dan Kelurahan yang menjadi terbaik secara nasional. Penghargaan diserahkan Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi dan diterima Wagub NTB Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah.
“Kami mengapresiasi Kementerian Dalam Negeri yang telah memberikan penghargaan untuk NTB,” kata Umi Rohmi.
Pemprov NTB juga terpilih sebagai nominator Innovative Government Award (IGA). IGA Award merupakan penghargaan terhadap terobosan inovasi pemda yang akan memberikan iklim kompetitif bagi masyarakat.
Gubernur Bang Zul mengatakan, salah satu kunci untuk meningkatkan pembangunan adalah inovasi. Hal itu terbukti ketika Provinsi NTB mampu mewujudkan berbagai inovasi untuk mendukung program pemerintah yang berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat.
Inovasi unggulan daerah yang dipaparkan Gubernur Bang Zul. Diantaranya NTB Care, NTB Mall, Mahadesa, Posyandu Keluarga, JPS Gemilang. Serta inovasi OPD dengan kehadiran BRIDA (STP yang diperluas), Inovasi SMK menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) SMK dan Teaching Factory untuk mengakselerasi industrialisasi, inovasi industri permesinan, alat transportasi dan sebagainya.
Selain itu, kesuksesan penyelesaian kasus aset di Gili Trawangan, mengantarkan Pemprov NTB meraih gelar praktik terbaik (best practice) yang diberikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Gelar tersebut lantas menjadikan NTB sebagai role mode terkait masalah penyelesaian Aset bagi daerah lain di Indonesia.
"Alhamdulillah NTB terpilih sebagai provinsi yang mampu menyelamatkan aset negara di Gili Trawangan," tutur Gubernur Bang Zul
Bang Zul menjelaskan, keberhasilan Pemprov NTB dalam menyelesaikan kasus tersebut tak lepas berkat pendampingan yang dilakukan KPK dan Satgas Investasi Nasional. “Terima kasih atas pendampingan dari KPK dan Satgas Investasi Nasional sehingga benang kusut tersebut bisa terurai," ucap Bang Zul.
Pemprov NTB juga memborong penghargaan bidang kesehatan lingkungan STBM Award dari Kementerian Kesehatan. Anugerah yang diterima Wakil Gubernur Umi Rohmi adalah penghargaan STBM Award kategori percepatan 100 persen SBS yang diserahkan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono.
Kementerian Kesehatan RI menilai Pemprov NTB berhasil mendorong kabupaten/kota memobilisasi masyarakat untuk terlibat dalam mempertahankan layanan sanitasi berbasis masyarakat.
Gubernur Bang Zul juga menerima penghargaan atas kontribusi Pemprov NTB kepada Polda NTB dalam kerja sama dan kolaborasi untuk mewujudkan NTB yang aman dan gemilang.
Kapolda NTB Irjen Pol Djoko Poerwanto menyampaikan terima kasih kepada Pemprov NTB yang telah memberikan kontribusi, baik sebagai mitra Polri dan masyarakat dalam meningkatkan sarana prasarana Polda NTB dan jajarannya.
Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi NTB memberikan penghargaan dan penobatan kepada Gubernur Bang Zul sebagai Tokoh Moderasi Beragama NTB. "Di NTB kita buktikan itu, bahwa toleransi dan harmoni bisa dan harus kita lakukan karena kita memang sejatinya sama dan bersaudara," jelas Bang Zul.
Pemprov NTB juga menerima piagam dari Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) sebagai provinsi pertama di Indonesia yang berhasil deklarasi 3 pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Wakil Gubernur Umi Rohmi menyampaikan penghargaan ini berkat kolobarasi serta sinergi seluruh kabupaten/kota serta mitra pendamping terkait keberhasilan 3 Pilar STBM.
“Ini merupakan kado istimewa untuk NTB. Kita berhasil meraih penghargaan oleh STBM Award kategori Percepatan 100 persen SBS,” kata Umi Rohmi.
Bang Zul-Umi Rohmi juga mengantarkan Provinsi NTB memperoleh predikat provinsi informatif selama lima tahun berturut turut. “Sebagai provinsi informatif, NTB dalam membangun daerah dikelola dengan keterbukaan. Karena gubernur dan wakil gubernur sangat terbuka dalam pengelolaan program pembangunan dan anggaran. Bahkan interaksi terkait informasi dengan masyarakat luas sangat baik,” kata Kadis Kominfotik NTB Dr. Najamudin Amy, SSos, MM.
Selama kepemimpinannya, Gubernur NTB Bang Zul selalu membuka ruang aksesibilitas bagi seluruh warga NTB untuk mendapatkan informasi dan merespon informasi masyarakat. Bahkan Bang Zul merupakan salah satu gubernur yang cukup inovatif dalam keterbukaan informasi.
Provinsi NTB juga termasuk provinsi paling inovatif dengan layanan publik digitalnya serta memiliki indeks keterbukaan informasi keempat nasional.
Selain itu, Pemprov NTB meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-11 secara berturut-turut sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2021. Hal ini adalah buah kerja sama seluruh stakeholder khususnya legislatif. "Kita meraih WTP ke-11 dari BPK RI. Tentu karena adanya kerja sama yang sangat harmonis dari pemerintah daerah, khususnya dengan pihak legislatif terkait dalam proses perencanaan, penganggaran maupun pelaksanaannya, serta pengawasan yang dilaksanakan legislatif secara konsisten," kata Bang Zul.
Pada penanganan stunting, Provinsi NTB berada di atas nasional dalam Indeks Khusus Penanganan Stunting (IKPS) Indonesia. Berdasarkan data BPS mencatat terdapat 12 provinsi yang memiliki IKPS di atas indeks nasional. Provinsi dengan IKPS tertinggi adalah Jogjakarta dengan skor 79,3 poin. Kemudian disusul NTB dengan skor 73,7 poin.
IKPS merupakan salah satu instrumen dalam mengevaluasi stunting di Indonesia. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin baik pula penanganan stunting.
Selain itu, NTB juga mendapatkan penghargaan dari Kementerian LHK atas komitmen NTB dalam pembentukan KPH. Selanjutnya penghargaan keterbukaan informasi badan publik kategori menuju informatif, dari Komisi Informasi Pusat.
NTB juga meraih penghargaan Adhi Purna Prima Bidang Pariwisata dari APPSI, penghargaan Indonesia’s Attractiveness Award, penghargaan Upakarya Wanua Nugraha dari Kementerian Dalam Negeri.
Selanjutnya penghargaan Baznas Award 2019 kategori kepala daerah pendukung kebangkitan zakat, penghargaan Paramakarya dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi atas keberhasilan NTB memberi dukungan dan pembinaan terhadap pelaku usaha kecil dan menengah.
Selanjutnya penghargaan Regional Leader Enterpreneur Award untuk Gubernur NTB dari Yayasan Philip Cotler Center for Asean atas terobosan kepala sektor/bidang investasi. Penghargaan sistim akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKIP) dari Kementerian PAN-RB, penghargaan tokoh pemberdayaan umat untuk Gubernur NTB dari Rumah Zakat, penghargaan Grand IKADI Award untuk Gubernur NTB sebagai tokoh pemerintah paling favorit peduli dakwah dari Ikatan Dai Indonesia (IKADI).
Penghargaan Karya Bhakti Peduli Satpol PP atas komitmen dan kepedulian Gubernur dan Wakil Gubernur NTB dalam meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, penghargaan TOP Pembina BUMD 2020 untuk Gubernur NTB, penghargaan Perpusnas RI 2020 untuk Gubernur NTB atas dedikasi dalam membina dan mengembangkan perpustakaan.
Penghargaan dari Kementerian PPPA kepada Pemprov NTB yang telah menetapkan perda tentang pencegahan perkawinan anak, pemberdayaan serta perlindungan perempuan, penghargaan ‘e Figure Excellence Award 2021’ (Figur Pembawa Perubahan) dari Seven Media Asia Award.
Penghargaan sebagai daerah peduli perlindungan konsumen dari Kementerian Perdagangan, penghargaan pengelolaan statistik pertanian hortikultura dari Kementerian Pertanian RI, penghargaan dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB Kementerian Keuangan RI.
Selanjutnya penghargaan dari Dewan Energi Nasional sebagai provinsi terbaik pertama kategori daerah terbaik dalam mengoptimalkan penggunaan EBT, Satyalencana Dharma Aditya Karya Mahatva Yodha dari Pengurus Nasional Karang Taruna.
Penghargaan sebagai pemda yang berkomitmen melaksanakan penanggulangan kebutaan akibat katarak dari Kementerian Kesehatan RI, penghargaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia karena telah berperan aktif dalam memacu pertumbuhan kreativitas dan inovasi kekayaan intelektual dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. (lil/r5)
Editor : Haliludin