LombokPost--Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kota Mataram menggerakkan seluruh calon legislatifnya untuk dapat menyerap aspirasi masyarakat sejak dini. Program tersebut dinamakan ‘ekspedisi mataram’.
“Gerakan ekspedisi Mataram ini kami canangkan saat menggelar HUT PKN ke-2 pada 28 Oktober 2023 lalu. Ini adalah upaya partai untuk menerap aspirasi masyarakat sejak dini,” kata Ketua Pimcab PKN Kota Mataram Muhamad F Hafiz saat ditemui Lombok Post di rumahnya, Selasa (7/11).
Ekspedisi mataram merupakan sebuah gebrakan yang dilakukan dengan menggerakan caleg PKN untuk berbaur dengan masyarakat. Sesuai dengan namanya, para caleg diarahkan masuk keluar kampung layaknya seorang ekspeditur.
Kata Hafiz, mereka akan mengenakan ransel dan celana taktikal layaknya seorang masyarakat biasa yang membaur di kampung-kampung kota.
“Hal ini untuk mendorong dan memotivasi mereka untuk bergerak menyerap persoalan mendasar warga dengan memposisikan diri mereka seperti masyarakat. Bukan elit. Karena anggota dewan itu bukan elit. Mereka berasal dari warga. Sehingga seharusnya memposisikan diri mereka seperti itu,” papar Hafiz.
Hafiz yang juga merupakan Caleg DPRD Kota Mataram Dapil Kecamatan Mataram itu menerangkan jika persoalan masyarakat harus dapat diserap secara langsung.
Selain itu, Pimcab PKN Kota Mataram juga memiliki program pokok bertajuk ‘mandala janapada’. Program tersebut dimunculkan untuk mendorong adanya pembiayaan pembangunan oleh Pemkot Mataram yang khusus menyasar ke kampung-kampung warga.
“Kami akan dorong pemerintah agar ada pembiayaan yang nyata dari APBD untuk 325 lingkungan di 50 kelurahan. Besarannya Rp 200 sampai 250 juta,” kata Hafiz.
Menurutnya, pembiayaan dari APBD yang setiap tahun digelontorkan untuk memenuhi fasilitas hidup masyarakat tersebut dinilai akan sangat mungkin untuk direalisasikan. Hal itu menjadi penting karena persoalan masyarakat yang paling nyata berasal dari kampung-kampung.
Kata Hafiz, ketika nanti PKN memiliki wakil di parlemen, mereka akan mendorong eksekutif untuk dapat membuat kebijakan agar menggelontorkan pembiayaan Rp 250 juta per lingkungan. “Saya rasa, Rp 250 juta per lingkungan, per tahun masih bisa ditoleransi oleh APBD Kota Mataram,” paparnya.
Anggaran itu nantinya akan digelontorkan ke lingkungan tempat tinggal warga untuk memenuhi fasilitas hidup masyarakat, baik pembangunan fisik maupun non fisik.
“Itu yang kami dorong menjadi sebuah kebijakan besar yang akan diperjuangkan oleh PKN di parlemen nanti,” jelasnya.
PKN Mataram sendiri menargetkan 4 kursi dari 6 dapil di Kota Mataram. Dengan porsi tersebut, Hafiz percaya gagasan tersebut sangat bisa diperjuangkan agar dapat terealisasi. Program pokok PKN Mataram melalui anggota legislatifnya tersebut terinspirasi dari sejumlah persoalan di Kota Mataram. Salah satunya soal ketimpangan pembangunan antara masyarakat di komplek perumahan moderen dengan yang hidup di kampung-kampung.
“Kita tahu bahwa sekarang, orang-orang yang tinggal di komplek perumahan modern memiliki kehidupan yang tergolong sudah mandiri. Problem yang mereka temui bisa mereka hadapi sendiri. Hal itu sangat berbeda dibanding dengan masyarakat yang tinggal di kampung-kampung kota. Nah, selama ini kami melihat arah fokus pembangunan semestinya lebih dititikberatkan ke perkampungan. Bukan sebaliknya seperti yang terjadi saat ini,” jelas Hafiz.
Sekretaris Pimpinan Daerah PKN NTB Abdul Hakim mengapresiasi langkah Pimcab PKN Kota Mataram. Ia menerangkan, dari 10 kabupaten/kota, Pimda PKN NTB memastikan meraih kursi di DPRD Lombok Barat dan Kota Mataram. Sementara untuk kursi di DPRD NTB, pihaknya memastikan akan mengisi dua kursi. Masing-masing dari Dapil Mataram dan Lombok Barat-KLU.
“Arah program Pimcab PKN Matara mini sejalan dengan visi partai dalam mendekatkan pembangunan pada masyarakat. Karena PKN itu pejuang suara rakyat selamanya,” kata Hakim. (tih/r2)
Editor : Kimda Farida