Lombok Post - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi Transfer ke Daerah (TKD) hingga semester I tahun 2025 mencapai Rp 400,6 triliun atau 43,5 persen dari total pagu dalam APBN 2025 yang sebesar Rp 919,8 triliun.
Capaian ini tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Data tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Ruang Rapat DPD RI, Jakarta, pada Rabu (9/7).
Sri Mulyani menjelaskan tingginya realisasi TKD didorong oleh meningkatnya penerimaan negara yang dibagihasilkan melalui Dana Bagi Hasil (DBH), peningkatan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU), serta perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam memenuhi persyaratan penyaluran anggaran.
“TKD ditujukan supaya masyarakat di daerah juga bisa mendapatkan pelayanan yang baik, baik itu di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan juga layanan lain,” ujar Sri Mulyani.
Penyaluran TKD, lanjutnya, bertujuan mendukung pemerataan layanan publik di berbagai sektor. Di bidang pendidikan, TKD digunakan untuk merehabilitasi ruang kelas, membangun sekolah, serta mendanai program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Tunjangan Profesi Guru (TPG). Di sektor kesehatan, dana tersebut dimanfaatkan untuk pembangunan rumah sakit, puskesmas, dan pengadaan alat kesehatan.
Adapun di sektor infrastruktur, TKD membiayai pembangunan dan rehabilitasi jalan, jembatan, serta sistem penyediaan air minum. Selain itu, TKD juga berperan dalam mendukung pembayaran gaji bagi 3,56 juta ASN daerah serta pengangkatan 377 ribu tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui DAU berbasis kinerja.
Pemerintah, menurut Menkeu, akan terus memperkuat kebijakan TKD agar lebih efisien, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Upaya tersebut termasuk reformasi penyaluran Dana Desa, pemberian insentif fiskal daerah, dan pengembangan skema pembiayaan inovatif.
“Kami akan terus mendorong kinerja daerah dalam investasi dan pertumbuhan ekonomi. Termasuk dari sisi penerimaan, melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah, serta transfer yang semakin berbasis kinerja,” pungkasnya. (yun)
Editor : Jelo Sangaji